Kontras Minta Presiden Evaluasi Tiga Komisioner Komnas HAM yang Pro Rekonsiliasi

Kompas.com - 07/04/2016, 20:47 WIB
Ketua Tim Penyelidik Komnas HAM, Nur Kholis (tengah) bersama komisioner Komnas HAM menemui korban kasus pelanggaran HAM berat dan Kontras, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2015). Kontras bersama korban menolak rencana Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan cara rekonsiliasi karena dinilai merupakan langkah mundur dan merusak citra Komnas HAM sebagai lembaya penyelidik kasus pelanggaran HAM. TRIBUNNEWS / HERUDINKetua Tim Penyelidik Komnas HAM, Nur Kholis (tengah) bersama komisioner Komnas HAM menemui korban kasus pelanggaran HAM berat dan Kontras, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2015). Kontras bersama korban menolak rencana Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan cara rekonsiliasi karena dinilai merupakan langkah mundur dan merusak citra Komnas HAM sebagai lembaya penyelidik kasus pelanggaran HAM.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukam evaluasi terhadap tiga komisioner Komnas HAM yang dinilai tidak menjalankan mandatnya dan cenderung menghambat korban dalam mencari keadilan.

Pasalnya, Kontras menemukan fakta bahwa ada tiga komisioner Komnas HAM yang tidak lagi berpihak pada korban terkait upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut penuturan Wakil Koordinator Kontras, Puri Kencana Putri, ketiga komisioner tersebut dinilai telah menegasikan keadilan dengan menunjukkan sikap yang pro proses non-yudisial atau rekonsiliasi.

"Presiden harus mengevaluasi tiga komisioner Komnas HAM. Jika perlu mandat harus dicabut," ujar Puri saat memberikan keterangan pers di kantor Kontras, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2016).

(Baca: Komnas HAM: Ada yang Ingin Rekonsiliasi, Ada yang Tidak)

Puri menjelaskan, pada tahun 2015, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan pernah membentuk tim gabungan rekonsiliasi untuk penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Tim ini beranggotakan institusi negara seperti TNI, Polri, BIN dan Komnas HAM. Ketiga anggota Komnas HAM tersebut antara lain Nurcholis, Roichatul Aswidah dan Siti Noor Laila.

Dengan masuknya beberapa institusi negara, Kontras menganggap tim yang dibentuk oleh Pemerintah itu menjadi tidak kredibel dan independen.

(Baca: Komnas HAM Bantah Bujuk Rayu Korban untuk Setujui Rekonsiliasi)

"Tim tersebut beranggotakan institusi negara yang seharusnya tidak boleh ada di sana, termasuk ketiga anggota komisioner tersebut," ungkap Puri.

Lebih lanjut, Puri menyesalkan kenapa ketiga komisioner Komnas HAM justru ikut membenarkan proses penyelesaian non yudisial dengan bersedia bergabung dalam tim rekonsiliasi yang dibentuk oleh Pemerintah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Nasional
Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Nasional
Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Nasional
Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Nasional
Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Nasional
Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Nasional
Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Nasional
Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Nasional
Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Nasional
Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Nasional
Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh 'Microdroplet', Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh "Microdroplet", Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Nasional
Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X