Kontras Tuding Komnas HAM Ingin Rekonsiliasi Tanpa Proses Pengadilan

Kompas.com - 07/04/2016, 18:03 WIB
Keluarga korban pelanggaran HAM saat datang ke Kantor Transisi pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (28/8/2014). Indra Akunto/Kompas.comKeluarga korban pelanggaran HAM saat datang ke Kantor Transisi pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, saat ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak lagi berpihak pada korban terkait upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Alasannya, Kontras menyebut bahwa tiga komisioner Komnas HAM yang masuk dalam tim gabungan rekonsiliasi untuk penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, kini mendukung proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui jalur non-hukum.

Wakil Koordinator Kontras, Puri Kencana Putri mengatakan, tiga komisioner tersebut dinilai telah menegasikan keadilan dengan cara instan, sekedar ingin cepat selesai dan cenderung memonopoli proses komunikasi Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung yang terjadi selama ini.

"Kami menemukan fakta bahwa ada tiga komisioner Komnas HAM yang pro dengan proses non-yudisial atau rekonsiliasi," ujar Puri saat memberikan keterangan di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2016).

Puri mengatakan, tim gabungan rekonsiliasi itu dibentuk pemerintah pada tahun 2015. Tim ini beranggotakan institusi negara seperti TNI, Polri, BIN dan Komnas HAM.

Perwakilan Komnas HAM, kata dia, adalah Nurcholis, Roichatul Aswidah dan Siti Noor Laila.

Dengan masuknya beberapa institusi negara, Kontras menganggap tim yang dibentuk oleh Pemerintah itu menjadi tidak kredibel dan independen.

"Tim tersebut beranggotakan institusi negara yang seharusnya tidak boleh ada di sana, termasuk ketiga anggota komisioner tersebut," kata Puri.

Puri menyesalkan kenapa ketiga komisioner Komnas HAM justru ikut membenarkan proses penyelesaian non yudisial dengan bersedia bergabung dalam tim rekonsiliasi.

Kemudian pada awal tahun 2016, ketiga komisioner ini mengajukan konsep penyelesaian kasus melalui sebuah forum eksklusif yang akan memfasilitasi pertemuan antara terduga pelaku dengan korban.

Forum tersebut, kata Puri, menjadi forum akhir atau final, yang artinya proses penyelesaian kasus dilakukan tanpa melalui meja pengadilan.

"Ini yang bahaya menurut saya. Forum itu eksklusif karena hanya dihadiri oleh pelaku dan korban. Apabila dilakukan, maka Pemerintah tidak perlu membawa kasus pelanggaran HAM masa lalu ke pengadilan," kata Puri.

Selain itu, Puri juga melihat gagasan yang diutarakan oleh 3 komisioner Komnas HAM merupakan bentuk usaha menyederhanakan proses penyelesaian kasus tanpa melibatkan korban.

Hingga saat ini, Kompas.com masih mencoba mengkonfirmasi kepada Komnas HAM.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Nasional
Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Nasional
Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Nasional
Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X