Kompas.com - 07/04/2016, 10:54 WIB
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu mendapat tambahan dukungan partai pendukung di DPR.

Setidaknya, menurut dia, jumlah kursi koalisi pendukung pemerintah di DPR mesti melebihi 50 persen.

"Wajar isu reshuffle jilid II ini Presiden perlu dukungan tambahan parpol di DPR, katakanlah seperti PAN," kata Hasto dalam diskusi Satu Meja di Kompas TV, Rabu (6/4/2016) malam.

Hasto mengatakan, konsolidasi pemerintah dengan DPR sejak awal pemerintahan terhambat. Dampaknya, pengambilan keputusan-keputusan strategis, misalnya menyangkut harga bahan bakar minyak (BBM), menjadi terganggu.

Hasto menganggap, pada awal pemerintahan, ada "tsunami politik". Presiden, kata dia, mendapat dukungan kuat dari rakyat, tetapi tidak mendapat dukungan dari DPR. (Baca: Sekjen PDI-P: Rasanya "Reshuffle" Kabinet Akan Dilakukan)

Hal itu, kata dia, terjadi setelah adanya perubahan sejumlah aturan seperti UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Seluruh pimpinan dan alat kelengkapan Dewan saat itu tidak ada satu pun yang berasal dari parpol pengusung Jokowi-JK," kata Hasto.

Meski demikian, kata dia, hanya Presiden Jokowi yang bisa menjawab apakah dukungan PAN terhadap pemerintah itu kemudian dibalas pemberian kursi menteri di Kabinet Kerja. (Baca: PDI-P: Persoalan di Kabinet Berasal dari Menteri yang Disebut Profesional)

"Tetapi, dalam logika demokrasi itu hal yang wajar (pemberian kursi menteri ke PAN). Mengingat posisi untuk dapat 50 persen plus 1 persen di DPR sangat penting," kata dia.

Sementara itu, Syamsuddin Haris, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menilai, sejak awal pemerintahan, ada dua akar masalah yang mengganggu kinerja pemerintah.

Pertama, kata dia, dengan sistem presidensial, Jokowi butuh dukungan parpol. Konsekuensinya, Jokowi perlu mengakomodasi koalisi dalam penyusunan kabinet. Koalisi tanpa syarat sulit diimplementasikan.

Kedua, tambah Syamsuddin, Jokowi bukan ketua umum parpol. Dampaknya, kata dia, Jokowi terikat dengan kesepakatan-kesepakatan politik yang sifatnya internal dengan PDI-P. (Baca: Istana: Presiden Berdiskusi "Reshuffle" Kabinet dengan Orang di Sekeliling)

"Sesuai konstitusi, Presiden mestinya tunduk pada konstitusi, bukan tunduk pada partai pengusung," kata Syamsuddin.

Hasto langsung membantah pendapat Syamsuddin. Ia mengklaim, selama ini PDI-P tidak pernah campur tangan dalam pengambilan keputusan oleh Presiden.

Hasto memberi contoh, pihaknya tidak mempermasalahkan hanya diberi empat kursi menteri oleh Presiden.

Kompas TV Nasdem Serahkan "Reshuffle" Kabinet ke Jokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 4 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
7 Tempat Nobar Piala Dunia 2022 di Bogor

7 Tempat Nobar Piala Dunia 2022 di Bogor

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Pecat!

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Pecat!

Nasional
KPK Bisa Permasalahkan Pejabat yang 'Titip' Calon Mahasiswa di Unila jika Ada Suap

KPK Bisa Permasalahkan Pejabat yang "Titip" Calon Mahasiswa di Unila jika Ada Suap

Nasional
Ahli Digital Forensik Ungkap Perangkat DVR CCTV di Rumah Dinas Sambo Dimatikan Paksa 26 Kali

Ahli Digital Forensik Ungkap Perangkat DVR CCTV di Rumah Dinas Sambo Dimatikan Paksa 26 Kali

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Jenderal Andika: Sudah Diproses

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Jenderal Andika: Sudah Diproses

Nasional
Pengacara Putri Candrawathi Bantah Keterangan Bharada E soal Peran Kliennya dalam Pembunuhan Berencana Brigadir J

Pengacara Putri Candrawathi Bantah Keterangan Bharada E soal Peran Kliennya dalam Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Polri Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal yang Sudah Ditangkap

Polri Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal yang Sudah Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS

Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS

Nasional
Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Nasional
Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Nasional
Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Nasional
Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Nasional
Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.