Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana "Reshuffle" Jilid II Muncul, PDI-P Nilai Wajar PAN Dapat Kursi Menteri

Kompas.com - 07/04/2016, 10:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu mendapat tambahan dukungan partai pendukung di DPR.

Setidaknya, menurut dia, jumlah kursi koalisi pendukung pemerintah di DPR mesti melebihi 50 persen.

"Wajar isu reshuffle jilid II ini Presiden perlu dukungan tambahan parpol di DPR, katakanlah seperti PAN," kata Hasto dalam diskusi Satu Meja di Kompas TV, Rabu (6/4/2016) malam.

Hasto mengatakan, konsolidasi pemerintah dengan DPR sejak awal pemerintahan terhambat. Dampaknya, pengambilan keputusan-keputusan strategis, misalnya menyangkut harga bahan bakar minyak (BBM), menjadi terganggu.

Hasto menganggap, pada awal pemerintahan, ada "tsunami politik". Presiden, kata dia, mendapat dukungan kuat dari rakyat, tetapi tidak mendapat dukungan dari DPR. (Baca: Sekjen PDI-P: Rasanya "Reshuffle" Kabinet Akan Dilakukan)

Hal itu, kata dia, terjadi setelah adanya perubahan sejumlah aturan seperti UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Seluruh pimpinan dan alat kelengkapan Dewan saat itu tidak ada satu pun yang berasal dari parpol pengusung Jokowi-JK," kata Hasto.

Meski demikian, kata dia, hanya Presiden Jokowi yang bisa menjawab apakah dukungan PAN terhadap pemerintah itu kemudian dibalas pemberian kursi menteri di Kabinet Kerja. (Baca: PDI-P: Persoalan di Kabinet Berasal dari Menteri yang Disebut Profesional)

"Tetapi, dalam logika demokrasi itu hal yang wajar (pemberian kursi menteri ke PAN). Mengingat posisi untuk dapat 50 persen plus 1 persen di DPR sangat penting," kata dia.

Sementara itu, Syamsuddin Haris, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menilai, sejak awal pemerintahan, ada dua akar masalah yang mengganggu kinerja pemerintah.

Pertama, kata dia, dengan sistem presidensial, Jokowi butuh dukungan parpol. Konsekuensinya, Jokowi perlu mengakomodasi koalisi dalam penyusunan kabinet. Koalisi tanpa syarat sulit diimplementasikan.

Kedua, tambah Syamsuddin, Jokowi bukan ketua umum parpol. Dampaknya, kata dia, Jokowi terikat dengan kesepakatan-kesepakatan politik yang sifatnya internal dengan PDI-P. (Baca: Istana: Presiden Berdiskusi "Reshuffle" Kabinet dengan Orang di Sekeliling)

"Sesuai konstitusi, Presiden mestinya tunduk pada konstitusi, bukan tunduk pada partai pengusung," kata Syamsuddin.

Hasto langsung membantah pendapat Syamsuddin. Ia mengklaim, selama ini PDI-P tidak pernah campur tangan dalam pengambilan keputusan oleh Presiden.

Hasto memberi contoh, pihaknya tidak mempermasalahkan hanya diberi empat kursi menteri oleh Presiden.

Kompas TV Nasdem Serahkan "Reshuffle" Kabinet ke Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com