Kompas.com - 07/04/2016, 10:54 WIB
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu mendapat tambahan dukungan partai pendukung di DPR.

Setidaknya, menurut dia, jumlah kursi koalisi pendukung pemerintah di DPR mesti melebihi 50 persen.

"Wajar isu reshuffle jilid II ini Presiden perlu dukungan tambahan parpol di DPR, katakanlah seperti PAN," kata Hasto dalam diskusi Satu Meja di Kompas TV, Rabu (6/4/2016) malam.

Hasto mengatakan, konsolidasi pemerintah dengan DPR sejak awal pemerintahan terhambat. Dampaknya, pengambilan keputusan-keputusan strategis, misalnya menyangkut harga bahan bakar minyak (BBM), menjadi terganggu.

Hasto menganggap, pada awal pemerintahan, ada "tsunami politik". Presiden, kata dia, mendapat dukungan kuat dari rakyat, tetapi tidak mendapat dukungan dari DPR. (Baca: Sekjen PDI-P: Rasanya "Reshuffle" Kabinet Akan Dilakukan)

Hal itu, kata dia, terjadi setelah adanya perubahan sejumlah aturan seperti UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Seluruh pimpinan dan alat kelengkapan Dewan saat itu tidak ada satu pun yang berasal dari parpol pengusung Jokowi-JK," kata Hasto.

Meski demikian, kata dia, hanya Presiden Jokowi yang bisa menjawab apakah dukungan PAN terhadap pemerintah itu kemudian dibalas pemberian kursi menteri di Kabinet Kerja. (Baca: PDI-P: Persoalan di Kabinet Berasal dari Menteri yang Disebut Profesional)

"Tetapi, dalam logika demokrasi itu hal yang wajar (pemberian kursi menteri ke PAN). Mengingat posisi untuk dapat 50 persen plus 1 persen di DPR sangat penting," kata dia.

Sementara itu, Syamsuddin Haris, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menilai, sejak awal pemerintahan, ada dua akar masalah yang mengganggu kinerja pemerintah.

Pertama, kata dia, dengan sistem presidensial, Jokowi butuh dukungan parpol. Konsekuensinya, Jokowi perlu mengakomodasi koalisi dalam penyusunan kabinet. Koalisi tanpa syarat sulit diimplementasikan.

Kedua, tambah Syamsuddin, Jokowi bukan ketua umum parpol. Dampaknya, kata dia, Jokowi terikat dengan kesepakatan-kesepakatan politik yang sifatnya internal dengan PDI-P. (Baca: Istana: Presiden Berdiskusi "Reshuffle" Kabinet dengan Orang di Sekeliling)

"Sesuai konstitusi, Presiden mestinya tunduk pada konstitusi, bukan tunduk pada partai pengusung," kata Syamsuddin.

Hasto langsung membantah pendapat Syamsuddin. Ia mengklaim, selama ini PDI-P tidak pernah campur tangan dalam pengambilan keputusan oleh Presiden.

Hasto memberi contoh, pihaknya tidak mempermasalahkan hanya diberi empat kursi menteri oleh Presiden.

Kompas TV Nasdem Serahkan "Reshuffle" Kabinet ke Jokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Nasional
Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Nasional
Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Nasional
Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Nasional
Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Nasional
Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Nasional
Menkes Ungkap Asal Usul Virus Polio di Aceh, Ternyata dari BAB Anak yang Baru Vaksin

Menkes Ungkap Asal Usul Virus Polio di Aceh, Ternyata dari BAB Anak yang Baru Vaksin

Nasional
Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Nasional
Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Nasional
Saat Putri Candrawathi Berbisik ke Ferdy Sambo soal CCTV dan Sarung Tangan Sebelum Brigadir J Terbunuh...

Saat Putri Candrawathi Berbisik ke Ferdy Sambo soal CCTV dan Sarung Tangan Sebelum Brigadir J Terbunuh...

Nasional
Jokowi Diminta Tak Banyak Ikut Campur soal Pilpres, Relawan Membela

Jokowi Diminta Tak Banyak Ikut Campur soal Pilpres, Relawan Membela

Nasional
Tiga Ketum Partai KIB Berkumpul, Zulhas Bilang Bahas Piala Dunia

Tiga Ketum Partai KIB Berkumpul, Zulhas Bilang Bahas Piala Dunia

Nasional
Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

Nasional
MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

Nasional
Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.