Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/04/2016, 06:12 WIB
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto  mengkritik adanya dikotomi menteri profesional dan menteri asal partai politik selama ini.
Padahal, kata dia, menteri asal parpol juga merupakan profesional.

Sebaliknya, menurut Hasto, sebagian menteri yang selama ini disebut profesional justru menimbulkan masalah dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Persoalan-persoalan di kabinet justru berasal dari mereka yang dikatakan profesional," kata Hasto dalam diskusi Satu Meja di Kompas TV, Rabu (6/4/2016) malam.

Hasto memberi contoh BUMN, yang kini dipimpin Rini Soemarno, menghasilkan kebijakan kontradiktif seperti penempatan direksi. (baca: Sekjen PDI-P: Rasanya "Reshuffel" Kabinet Akan Dilakukan)

"Saat ini seolah era direksi-direksi bidang keuangan bisa masuk ke seluruh BUMN. Sampai Bulog pun saat itu yang betul-betul sektor riil diisi orang keuangan. Itu hambatan utama menurut kami," kata Hasto.

Senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Menurut dia, gangguan dalam dunia usaha bukan berasal dari parpol, tetapi menteri yang selama ini disebut profesional. (Baca: Istana: Presiden Berdiskusi "Reshuffle" Kabinet dengan Orang di Sekeliling)

Menurut Hariyadi, 11 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya baik untuk dunia usaha. Namun, kata dia, paket tersebut tidak bisa berjalan baik karena ada masalah kepemimpinan menteri.

Ia memberi contoh waktu tunggu bongkar muat atau dwell time yang selama ini disorot pengusaha, termasuk oleh Presiden Joko Widodo.

Memang, kata dia, proses dwell time kini lebih cepat. Namun, biayanya malah makin besar. (baca: Rizal Ramli Jawab Tantangan Jokowi soal "Dwell Time")

"Cost-nya lebih mahal karena kena tarif progresif. Padahal tujuannya kan pendek dan cost-nya murah. Jadi di dunia usaha sangat terpengaruh kebijakan menterinya," kata Hadiyadi.

"Semakin lambat (Presiden) mengambil keputusan terhadap menteri yang tidak perform, maka semakin sempit peluang kita menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal," tambah dia.

Kompas TV Inilah Rapor Kementerian Setahun Terakhir
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Nasional
Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Nasional
Artis Verrell Bramasta Gabung PAN

Artis Verrell Bramasta Gabung PAN

Nasional
Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Nasional
Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Nasional
Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat

Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat

Nasional
Akhir Maret, WSBP Siap Laksanakan Pembayaran Pertama ke Kreditur

Akhir Maret, WSBP Siap Laksanakan Pembayaran Pertama ke Kreditur

Nasional
Gempa Turkiye, 1 WNI Asal Bali Ditemukan Tewas Tertimbun Reruntuhan

Gempa Turkiye, 1 WNI Asal Bali Ditemukan Tewas Tertimbun Reruntuhan

Nasional
KPK Periksa Sekda Papua Terkait Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe

KPK Periksa Sekda Papua Terkait Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe

Nasional
TNI Diminta Bentuk Tim Operasi Khusus Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

TNI Diminta Bentuk Tim Operasi Khusus Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Nasional
Dalam Duplik, Pengacara Baiquni Wibowo Klaim Kejujuran Kliennya Dimanfaatkan JPU

Dalam Duplik, Pengacara Baiquni Wibowo Klaim Kejujuran Kliennya Dimanfaatkan JPU

Nasional
Rencana Revisi UU Koperasi, Teten Masduki: Supaya Penjahat Keuangan Tak Pindah ke Koperasi

Rencana Revisi UU Koperasi, Teten Masduki: Supaya Penjahat Keuangan Tak Pindah ke Koperasi

Nasional
Firli Dikritik Koleganya di KPK, Pukat UGM: Tunjukkan Selama Ini Kepemimpinan Dominan Perseorangan

Firli Dikritik Koleganya di KPK, Pukat UGM: Tunjukkan Selama Ini Kepemimpinan Dominan Perseorangan

Nasional
Mensos Ungkap Bansos Sosial-Non Alam pada 2022 Lebihi 100 Persen

Mensos Ungkap Bansos Sosial-Non Alam pada 2022 Lebihi 100 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pemerintah Punya Stok 8 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes Sebut Pemerintah Punya Stok 8 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.