Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Adat Papua: Alasan PKS Pecat Fahri Hamzah Kabur, Tak Masuk Akal

Kompas.com - 07/04/2016, 06:11 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Adat Papua, Yan Pieter Yerangga, meminta Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertimbangkan kembali keputusan untuk memecat salah satu anggotanya, Fahri Hamzah.

Yan menilai, keputusan tersebut diambil berdasarkan alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal.

"Alasan pemecatan tidak jelas, menggantung, masih kabur," ujar Yan saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet Utara, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016).

Menurur penuturannya, sampai saat ini Dewan Adat Papua menilai figur Fahri Hamzah merupakan politisi yang selalu membela kepentingan masyarakat Papua dan konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

(Baca: "Kebandelan" Fahri Hamzah, Kegeraman PKS )

Oleh karena itu, dia tidak mengerti sama sekali alasan PKS bisa mengeluarkan keputusan untuk memecat Fahri Hamzah yang dianggap oleh Yan tidak melakukan kesalahan.

"Kami juga tidak mengerti kenapa dia dipecat," ungkapnya.

Yan pun menjelaskan, saat Dewan Adat Papua mengadakan konferensi pada 2 November 2015 lalu dan dilarang oleh pemerintah, hanya Fahri Hamzah yang berani datang ke Papua. Fahri pun menjamin konferensi tersebut tetap berlanjut sekaligus membukanya.

(Baca: Tolak Diganti, Fahri Hamzah Surati Pimpinan DPR dan Fraksi)

Menurut Yan, apa yang dilakukan Fahri merupakan salah bentuk kepedulian terhadap nasib masyarakat Papua yang hak-hak dasarnya belum dipenuhi oleh Pemerintah.

"Beliau memutuskan hadir di tengah rakyat papua. Itu wujud kepedulian beliau. Saat melakukan konferensi dewan adat, semua orng tidak mau datang hanya Fahri yang datang, membahas hak-hak rakyat papua yang belum terpenuhi," kata Yan.

Kompas TV Fahri Hamzah Menilai DPP PKS Melawan Hukum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com