Kompas.com - 06/04/2016, 16:08 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dikabarkan sedang meradang. Hal itu menyusul dugaan adanya upaya merebut kursi menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang kini dipegang Marwan Jafar.

Menurut Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan, ada upaya sistematis yang sedang dilakukan PDI Perjuangan guna merebut posisi tersebut. Salah satunya dengan mengukur profesionalisme kinerja menteri.

"Cak Imin enggak terima. Itu bukan cuma urusan menteri, tetapi marwah partai," kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sebut Daniel, telah menghubungi Sekjen PKB Abdul Kadir Karding untuk meluruskan informasi yang beredar.

Meski membantah, PKB tetap melihat ada upaya untuk merebut posisi Menteri Desa. (Baca: Kursi Menteri Desa Digoyang, PKB Meradang)

"Kemendes saja yang mereka incar dari awal," kata dia.

Sebagai rekan sesama koalisi, Daniel menambahkan, selama ini PKB selalu mendukung sikap PDI Perjuangan. Namun, ia menganggap, tindakan yang dilakukan PDI Perjuangan tidak adil.

Lebih jauh, PKB tak mempersoalkan jika nantinya pemerintah ingin menambah kekuatan dengan menggaet parpol lain di luar koalisi, sepanjang tidak menimbulkan kisruh baru di internal koalisi.

Hasto sebelumnya membantah tudingan PKB, yang menduga bahwa pihaknya ingin merebut kursi Menteri Desa. (Baca: Dituduh PKB Ingin Rebut Kursi Menteri Desa, Apa Kata PDI-P?)

Hasto menekankan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Joko Widodo.

Meskipun Presiden berasal dari PDI-P, partainya tak bisa mengintervensi begitu saja keputusan politik yang akan diambil Presiden.

"Jadi, kalau ada yang mengatakan PDI-P rebutan untuk mendapatkan kursi Menteri Desa, itu sama sekali tidak benar," kata Hasto.

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengakui, partainya melakukan kajian terhadap kinerja kementerian.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Desa karena ditemukan banyak masalah soal penyaluran dana desa. (Baca: Istana: Presiden Berdiskusi "Reshuffle" Kabinet dengan Orang di Sekeliling)

"Ada kritik pembina dan pendamping desa, banyak pungutan liar, kami mendiskusikan itu sejak pertengahan tahun lalu," kata dia.

Kendati demikian, Hendrawan meminta elite PKB tidak perlu berburuk sangka terhadap PDI-P. Sebab, kementerian yang mendapat sorotan dan kritik bukan hanya Kementerian Desa.

Kritik dan sorotan itu pun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengincar kursi Menteri Desa.

Kompas TV Jokowi: Semuanya Fokus Kerja Dulu!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Kejagung Akan Ajukan Kasasi

Terdakwa HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Kejagung Akan Ajukan Kasasi

Nasional
Pemerintah Gunakan 24.000 Aplikasi, Kemenkominfo Akan Efisienkan lewat Program P2DD

Pemerintah Gunakan 24.000 Aplikasi, Kemenkominfo Akan Efisienkan lewat Program P2DD

Nasional
Pertanyakan Keseriusan Pemerintah, Komnas HAM: Hakim Adhoc Tragedi Paniai Belum Digaji

Pertanyakan Keseriusan Pemerintah, Komnas HAM: Hakim Adhoc Tragedi Paniai Belum Digaji

Nasional
KPK Akhirnya Tahan Hakim Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Kasus Suap

KPK Akhirnya Tahan Hakim Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Kasus Suap

Nasional
KUHP Baru, Lakukan Asusila di Kuburan Bisa Dipenjara 1 Tahun

KUHP Baru, Lakukan Asusila di Kuburan Bisa Dipenjara 1 Tahun

Nasional
Komnas HAM Kecewa dengan Putusan Hakim yang Vonis Bebas Terdakwa HAM Berat Paniai

Komnas HAM Kecewa dengan Putusan Hakim yang Vonis Bebas Terdakwa HAM Berat Paniai

Nasional
Eks Staf Pribadi Ferdy Sambo Tak Tahu Ada Sprin Kasus Kematian Brigadir J

Eks Staf Pribadi Ferdy Sambo Tak Tahu Ada Sprin Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Motif Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar Diyakini Bukan Menolak KUHP

Motif Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar Diyakini Bukan Menolak KUHP

Nasional
Pengamat Ragu Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar 'Lone Wolf'

Pengamat Ragu Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar "Lone Wolf"

Nasional
Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Nasional
KUHP Baru, Ganggu Upacara Pemakaman Bisa Dipidana Denda Rp 10 Juta

KUHP Baru, Ganggu Upacara Pemakaman Bisa Dipidana Denda Rp 10 Juta

Nasional
Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan 'Hoax' Tak Melulu Dikenai Pidana

Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan "Hoax" Tak Melulu Dikenai Pidana

Nasional
Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Nasional
KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

Nasional
KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.