Kompas.com - 06/04/2016, 13:13 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Tubagus Soemandjaja, mengatakan, partainya tidak mempunyai pilihan selain memecat Fahri Hamzah dari semua jenjang kepartaian.

Pemecatan diputuskan karena PKS mempunyai aturan agar anggotanya menjaga kesantunan dan tidak bersikap berlawanan dengan kebijakan partai.

Sementara itu, Fahri justru mempunyai sikap kritis yang kerap membuatnya bicara provokatif dan bertentangan dengan garis kebijakan PKS. Sikap Fahri itu, kata dia, tidak bisa diubah. (Baca: PKS Sudah Tentukan Pengganti Fahri Hamzah sebagai Pimpinan DPR)

"Dikuliahin sampai S-3 juga, dia enggak bisa diubah. Cuma ini partai punya aturan harapan, dan enggak semua aturan tertulis. Ada aturan yang disepakati bersama," kata Soemandjaja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2016).

Soemandjaja menjadi salah satu politisi PKS yang terlibat langsung proses pemecatan Fahri. Sebagai mantan anggota Pansus Rancangan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dia ikut dihadirkan saat Fahri disidang oleh PKS.

Fahri yang saat itu diminta mundur dari Wakil Ketua DPR menolak karena khawatir akan ada kocok ulang, dan PKS akan kehilangan kursi. (Baca: Ini "Dosa" Fahri Hamzah Menurut PKS)

Namun, Soemandjaja memberikan kepastian bahwa tak ada kocok ulang jika Fahri mundur. Soemandjaja juga sempat diminta untuk merancang surat pengunduran diri Fahri.

Namun, Fahri menolak menandatangani surat itu. Setelah melewati proses di Badan Penegak Disiplin Organisasi dan Majelis Takhim PKS, Fahri pun akhirnya dipecat dari partai tersebut.

"Saya sebenarnya saat itu menangis. Saya sangat dekat dengan Fahri. Saya kenal Fahri saat awal-awal di UI. Mungkin saya orang yang banyak ngobrol berdua dengan beliau," kata Soemandjaja.

Meski dipecat, pimpinan DPR berpendapat bahwa keputusan PKS itu tidak bisa langsung dieksekusi. Pasalnya, Fahri melawan lewat jalur hukum.

Fahri menggugat tiga pihak ke pengadilan. Mereka yang digugat adalah Presiden PKS Sohibul Iman, Majelis Tahkim PKS, dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS. (Baca: Dipecat, Fahri Hamzah Gugat Presiden PKS, Majelis Syuro, dan BPDO)

Kompas TV Fahri Sebut PKS Melawan Hukum
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hak dan Kewajiban Orang Asing dalam Hukum Keimigrasian

Hak dan Kewajiban Orang Asing dalam Hukum Keimigrasian

Nasional
Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Syarat dan Tujuannya

Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Syarat dan Tujuannya

Nasional
Jenis-jenis Surat Perjalanan dalam Keimigrasian

Jenis-jenis Surat Perjalanan dalam Keimigrasian

Nasional
Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pengertian dan Haknya

Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pengertian dan Haknya

Nasional
KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

Nasional
Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Nasional
Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Nasional
Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.