Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/04/2016, 07:28 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah meneliti aliran dana yang diduga diberikan sejumlah perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Salah satunya, KPK mencari tahu apakah suap yang diberikan kepada anggota DPRD DKI Jakarta berasal dari gabungan para perusahaan pengembang.

"Itu salah satu yang sedang diteliti," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Menurut Syarief, proyek reklamasi tersebut dikerjakan oleh beberapa perusahaan yang merupakan anak perusahaan pengembang properti. Nantinya, perusahaan yang dianggap relevan oleh penyidik akan dipanggil dan dimintai keterangan.

Sementara itu, bagi beberapa pemilik perusahaan yang dianggap memiliki informasi penting seputar dugaan suap, maka KPK dapat meminta pihak Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri.

(Baca: KPK: Suap untuk Sanusi Terkait Raperda Reklamasi)

Salah satunya seperti pencegahan terhadap Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, atau Aguan.

"Beliau (Aguan) sebagai saksi yang akan diperiksa," kata Syarief.

Pembuatan sebanyak 17 pulau dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta melibatkan sembilan pengembang.

Pengembang itu adalah Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land), Pelindo II, Manggala Krida Yudha, Taman Harapan Indah, dan Jaladri Kartika Ekapaksi.

(Baca: Penjelasan Balegda DKI soal Kontribusi Pengembang 5 Persen dalam Raperda Reklamasi)

Lima pengembang ini masing-masing mendapat izin prinsip atas satu pulau.

Empat pengembang lain adalah Jakarta Propertindo (2 pulau), KEK Marunda (2 pulau), Pembangunan Jaya Ancol (4 pulau), Kapuk Naga Indah (5 pulau). Kapuk Naga Indah yang mengembangkan lima pulau adalah anak perusahaan Agung Sedayu Group.

Litbang Kompas -

Litbang Kompas -

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Gagalkan Koalisi Perubahan

Demokrat Tak Khawatir Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Gagalkan Koalisi Perubahan

Nasional
Sikap Hendra Kurniawan Berkilah Cari Alibi Jadi Faktor Pemberat Tuntutan Jaksa

Sikap Hendra Kurniawan Berkilah Cari Alibi Jadi Faktor Pemberat Tuntutan Jaksa

Nasional
Raih Penghargaan Adhi Makayasa Ringankan Tuntutan Irfan Widyanto

Raih Penghargaan Adhi Makayasa Ringankan Tuntutan Irfan Widyanto

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Semua Pembelaan Ferdy Sambo

Jaksa Minta Hakim Tolak Semua Pembelaan Ferdy Sambo

Nasional
Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional

Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional

Nasional
Jika Anies Gagal Jadi Capres, Wacana 'Reshuffle' Disebut Berhenti dan Skenario 'All Jokowi's Men' Terealisasi

Jika Anies Gagal Jadi Capres, Wacana "Reshuffle" Disebut Berhenti dan Skenario "All Jokowi's Men" Terealisasi

Nasional
Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice” Brigadir J

Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice” Brigadir J

Nasional
Hal Meringankan Baiquni Wibowo: Jadi Tulang Punggung Keluarga dan Punya Anak Kecil

Hal Meringankan Baiquni Wibowo: Jadi Tulang Punggung Keluarga dan Punya Anak Kecil

Nasional
Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice' Brigadir J

Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice" Brigadir J

Nasional
Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Nasional
Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Nasional
Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Nasional
Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Nasional
Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.