Kompas.com - 06/04/2016, 06:06 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Siane Indriani mengungkapkan sejumlah keganjilan kasus kematian terduga teroris Siyono. Masyarakat yang menolak agar jenazah Siyono tak diotopsi menjadi salah satunya.

Padahal, saat ditelusuri Komnas HAM, sebagian besar masyarakat justru tak ada yang menolak otopsi tersebut dilakukan.

"Sebagian besar masyarakat yang kita datangi tidak ada yang keberatan. Hanya di antaranya mereka menyatakan takut untuk bicara," kata Siane saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2016) .

Belakangan diketahui, bahwa pada hari sebelum pembongkaran makam Siyono, Kepala Desa mengumpulkan sejumlah warga untuk melakukan rapat. Tokoh-tokoh masyarakat pun turut hadir di sana.

(Baca: Polisi Sebut Ada Kelompok Pro Teroris yang Membela Siyono)

Siane menyebutkan, dalam pertemuan tersebut, Kades, para tokoh masyarakat, dan masyarakat yang menolak otopsi. Seluruhnya kemudian menandatangani kesepakatan bersama yang menyatakan penolakkan otopsi.

"Kalau pun terpaksa harus (otopsi), harus dilakukan di luar desa dan tidak boleh dimakamkan di sana. Kemudian keluarganya juga harus keluar dari desa," kata Siane.

Keanehan lain, kata Siane, adalah ketika jenazah Siyono hendak dibawa ke Jakarta, pihak keluarga harus menunggu seseorang bernama Nurlan. Nurlan disebut sebagai pria yang akan mengurus semua keperluan jenazah dan mengawasi seluruh proses pemakaman.

(Baca: Hasil Visum Lengkap, Polri Anggap Jenazah Siyono Tak Perlu Diotopsi)

Saat tiba di rumah, Nurlan mengatakan jenazah Siyono tak boleh diganti kain kafannya. Padahal, pihak keluarga menyatakan keinginan mereka agar Siyono dibalut dengan kain kafan keluarga.

"Kemudian diganti, tapi cara gantinya sangat hati-hati. Pada bagian dada dan perut tidak boleh dibuka. Cepat-cepatan dan pak Nurlan ini mencoba menghalang-halangi yang mau lihat," ujar Siane.

Istri Siyono, Suratmi, juga menerima berbagai ancaman serius yang dilakukan secara psikis. Untuk itulah, Komnas HAM mencoba menghubungi PP Muhammadiyah untuk bekerja sama menangani kasus ini. 

Siane mengatakan, yang dikhawatirkan adalah kondisi keselamatan Ratmi sehari-hari. Ratmi, kata Siane, bahkan sempat harus pindah-pindah rumah.

(Baca: Busyro: Otopsi Ulang Siyono Hanya untuk Mencari Keadilan dan Kebenaran)

"Pernah suatu hari dia hubungi saya, 'bu, di depan rumah saya ada mobil beberapa orang'," ujar Siane menirukan kata Ratmi.

Ratmi pun sempat diberikan sejumlah uang agar otopsi suaminya tak dilakukan. Namun, uang itu akhirnya ia berikan kepada Busyro Muqodas, Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

Siane menyebutkan, pihaknya juga pernah menanyai Ratmi beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah apakah Siyono memiliki keahlian bela diri. Namun, Ratmi menjawab tidak.

(Baca: Siyono, Terduga Teroris Asal Klaten Dikabarkan Meninggal di Jakarta)

Jawaban tersebut  amat penting untuk mengungkap apakah dalam penangkapan yang dilakulan Densus 88 ada perlawanan yang diberikan Siyono.

Tim dokter forensik dari Muhammadiyah juga mengungkapkan keanehan lain, yaitu fakta bahwa jenazah Siyono belum pernah diotopsi sebelumnya.

"Lagipula kalau memang sudah ada bukti otopsi, kenapa tidak disampaikan kepada keluarga? Cara-cara yang dilakukan, mengintimidasi, membuat kita semakin curiga," imbuh dia.

Kompas TV Hasil Otopsi Siyono Diketahui 10 Hari Lagi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Nasional
Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Nasional
Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Nasional
KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Nasional
Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Nasional
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Nasional
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Nasional
AHY Disebut Kerahkan 'Petarungnya' untuk Dukung Anies Baswedan

AHY Disebut Kerahkan "Petarungnya" untuk Dukung Anies Baswedan

Nasional
Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Nasional
Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Nasional
Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Nasional
Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.