Politisi PKB: Ada Elite yang Tekan Presiden untuk "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 05/04/2016, 17:48 WIB
Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, presiden terpilih Joko Widodo, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kiri-kanan) berpose bersama di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). KOMPAS. com/INDRA AKUNTONOPelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, presiden terpilih Joko Widodo, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kiri-kanan) berpose bersama di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PKB, Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengatakan, saat ini ada sekelompok elite yang terus berupaya menekan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet.

Menurut dia, sekelompok elite itu mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar yang merupakan kader PKB.

"Kami hanya heran kenapa ada sekelompok elite yang selalu berusaha menekan Presiden untuk merombak kabinet, dan itu pun diarahkan kepada kader kami," kata Marhamah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5/2016).

Marhamah enggan mengungkapkan secara gamblang identitas elite yang dimaksud. Dia hanya mengungkapkan bahwa elite yang menekan Presiden itu berasal dari parpol pendukung pemerintah.

Selain PKB, parpol pendukung pemerintah adalah PDI-P, Nasdem, Hanura, dan PPP. Ada pula PAN dan Partai Golkar yang belakangan menyatakan dukungannya. (Baca: PDI-P Bantah Incar Kursi Menteri Desa)

"Ini kenapa, kok justru pembuat kegaduhan di kabinet ini adalah elite parpol sesama pendukung Presiden Jokowi," kata anggota Komisi VI DPR ini.

Marhamah menekankan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Pihak mana pun, termasuk parpol pendukung pemerintah, tidak boleh ikut campur, apalagi sampai menekan dan melakukan intervensi.

"Kami yakin, Presiden memiliki pertimbangan yang arif dalam mengganti para menterinya. Soal kader PKB di kabinet, kami nilai masih on the track. Mereka selalu bekerja keras mewujudkan Nawacita," tambah dia.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta semua menteri untuk fokus mengerjakan tugasnya di tengah isu perombakan Kabinet Kerja. (Baca: Jokowi: Soal "Reshuffle", Semua Fokus Kerja, Tak Usah Dorong-dorong...)

"Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang dorong-dorong, tidak usah," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4/2016) malam.

Presiden meminta semua pihak untuk tidak mengintervensi keputusan mengenai jadi atau tidaknya perombakan kabinet. (Baca: Mensesneg Minta Tamu Jokowi Tak Dikaitkan dengan "Reshuffle")

"Tidak ada yang dikte-dikte, apa lagi," ucap Presiden saat ditanya mengenai isu perombakan kabinet.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X