Soal Kebebasan Beragama, Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Langkah Konkret - Kompas.com

Soal Kebebasan Beragama, Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Langkah Konkret

Kompas.com - 05/04/2016, 16:16 WIB
KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Ketua Komnas HAM M. Imdadun Rachmat (baju biru) dan Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM Jayadi Damanik di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mencatat bahwa praktik pelanggaran hak kebebasan beragama masih marak terjadi di Indonesia.

Sebagai contoh, dari hasil Kajian Komnas HAM, setidaknya tercatat tak kurang dari 20 peraturan daerah diskriminatif tersebar di enam daerah di Jawa Barat.

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM Jayadi Damanik mengatakan, saat ini tinjauan atau kajian kebijakan menggunakan parameter perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan masih minim.

Pihaknya pun mendesak agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke depannya mampu melakukan tinjauan kebijakan menggunakan parameter tersebut.

"Karena minimnya penggunaan parameter ini telah mengakibatkan berlakunya berbagai kebijakan daerah yang melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan diskriminatif," tutur Jayadi dalam konferensi pers di Kantor Komnas Ham, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Selain rekomendasi terhadap Mendagri, Komnas HAM juga memberi rekomendasi terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Jayadi menyebutkan, Menag perlu mengintensifkan dialog dan penyuluhan tentang toleransi dan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada masyarakat.

"Hal ini sangat penting guna meningkatkan keterbukaan dan penghormatan umat beragama terhadap hak beragama kelompok minoritas," ucapnya.

Tak hanya bagi dua menteri terkait, dorongan juga diberikan Komnas HAM kepada pemerintah pusat agar meningkatkan program penguatan pemahaman dan komitmen HAM bagi aparat pemerintah tingkat lokal.

Selain itu, kata Jayadi, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan disebut juga dapat dijadikan salah satu indokator penilaian keberhasilan pelayanan publik di Indonesia.

"Pemerintah pusat juga perlu mengefektifkan kewenangan pemerintah pusat terkait masalah agama. Terutama dalam membantu pemerintah adaerah menyelesaikan permasalahan KBB," ucap Jayadi.

Sementara itu, pemerintah daerah juga diminta lebih meningkatkan dialog-dialog tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di kalangan aparat Pemda untuk meningkatkan penghotmatan hak beragama dan berkeyakinan setiap warga negara.

"Sekaligus meningkatkan pelayanan publik non-diskriminatif," kata Jayadi.


EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi 'Gimmick' untuk Dongkrak Suara

Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi "Gimmick" untuk Dongkrak Suara

Nasional
Solar Langka, Petambak Perempuan Dipasena Datangi Polsek Rawajitu Lampung

Solar Langka, Petambak Perempuan Dipasena Datangi Polsek Rawajitu Lampung

Regional
Kenali Spamming Email, Modus Baru Bobol Kartu Kredit

Kenali Spamming Email, Modus Baru Bobol Kartu Kredit

Megapolitan
Ahok Diperkirakan Bebas pada Januari 2019

Ahok Diperkirakan Bebas pada Januari 2019

Megapolitan
Demo Hari Antikorupsi Ricuh, Mahasiswa  Bentrok dengan Polisi dan Pegawai Kejaksaan

Demo Hari Antikorupsi Ricuh, Mahasiswa Bentrok dengan Polisi dan Pegawai Kejaksaan

Regional
Bayi Laki-laki Ditemukan dalam Kantong Plastik Hitam

Bayi Laki-laki Ditemukan dalam Kantong Plastik Hitam

Megapolitan
Modus Pencuri Spesialis Rumah Mewah, Pura-pura Jadi Teman Pemilik Rumah

Modus Pencuri Spesialis Rumah Mewah, Pura-pura Jadi Teman Pemilik Rumah

Megapolitan
Aria Bima: Kalau Masih Ada, Soeharto Pun Akan Mendukung Jokowi-Ma'ruf

Aria Bima: Kalau Masih Ada, Soeharto Pun Akan Mendukung Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Natal, Ahok Akan Dapat Remisi 1 Bulan

Natal, Ahok Akan Dapat Remisi 1 Bulan

Megapolitan
Jadi Saksi, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Mengaku Tidak Tahu Apapun soal DOKA

Jadi Saksi, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Mengaku Tidak Tahu Apapun soal DOKA

Nasional
Fakta di Balik Perjalanan 9 Jam KA Argo Parahyangan, Penumpang Lapar, Main Games, hingga Ganti Bus

Fakta di Balik Perjalanan 9 Jam KA Argo Parahyangan, Penumpang Lapar, Main Games, hingga Ganti Bus

Regional
Protes 'Carpool' Komersial, Sopir Taksi Korsel Bakar Diri hingga Tewas

Protes "Carpool" Komersial, Sopir Taksi Korsel Bakar Diri hingga Tewas

Internasional
Petugas Bersihkan Atap Rasuna Garden Food Street yang Lepas

Petugas Bersihkan Atap Rasuna Garden Food Street yang Lepas

Megapolitan
Merkava IV, Salah Satu Tank Paling Mematikan di Dunia Buatan Israel

Merkava IV, Salah Satu Tank Paling Mematikan di Dunia Buatan Israel

Internasional
Luapan Air Kali Bangka Sebabkan Jalan Pasar Buncit Terendam Banjir

Luapan Air Kali Bangka Sebabkan Jalan Pasar Buncit Terendam Banjir

Megapolitan

Close Ads X