Soal Kebebasan Beragama, Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Langkah Konkret

Kompas.com - 05/04/2016, 16:16 WIB
KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Ketua Komnas HAM M. Imdadun Rachmat (baju biru) dan Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM Jayadi Damanik di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mencatat bahwa praktik pelanggaran hak kebebasan beragama masih marak terjadi di Indonesia.

Sebagai contoh, dari hasil Kajian Komnas HAM, setidaknya tercatat tak kurang dari 20 peraturan daerah diskriminatif tersebar di enam daerah di Jawa Barat.

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM Jayadi Damanik mengatakan, saat ini tinjauan atau kajian kebijakan menggunakan parameter perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan masih minim.

Pihaknya pun mendesak agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke depannya mampu melakukan tinjauan kebijakan menggunakan parameter tersebut.

"Karena minimnya penggunaan parameter ini telah mengakibatkan berlakunya berbagai kebijakan daerah yang melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan diskriminatif," tutur Jayadi dalam konferensi pers di Kantor Komnas Ham, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Selain rekomendasi terhadap Mendagri, Komnas HAM juga memberi rekomendasi terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Jayadi menyebutkan, Menag perlu mengintensifkan dialog dan penyuluhan tentang toleransi dan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada masyarakat.

"Hal ini sangat penting guna meningkatkan keterbukaan dan penghormatan umat beragama terhadap hak beragama kelompok minoritas," ucapnya.

Tak hanya bagi dua menteri terkait, dorongan juga diberikan Komnas HAM kepada pemerintah pusat agar meningkatkan program penguatan pemahaman dan komitmen HAM bagi aparat pemerintah tingkat lokal.

Selain itu, kata Jayadi, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan disebut juga dapat dijadikan salah satu indokator penilaian keberhasilan pelayanan publik di Indonesia.

"Pemerintah pusat juga perlu mengefektifkan kewenangan pemerintah pusat terkait masalah agama. Terutama dalam membantu pemerintah adaerah menyelesaikan permasalahan KBB," ucap Jayadi.

Sementara itu, pemerintah daerah juga diminta lebih meningkatkan dialog-dialog tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di kalangan aparat Pemda untuk meningkatkan penghotmatan hak beragama dan berkeyakinan setiap warga negara.

"Sekaligus meningkatkan pelayanan publik non-diskriminatif," kata Jayadi.


EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Peneliti LSI Denny JA: Dinamika Politik hingga 'Error' Jadi Penyebab Hasil Survei Berbeda-beda

Peneliti LSI Denny JA: Dinamika Politik hingga "Error" Jadi Penyebab Hasil Survei Berbeda-beda

Nasional
Risma: Kita Harus Datang ke TPS dan Tentukan Pilihan Kita

Risma: Kita Harus Datang ke TPS dan Tentukan Pilihan Kita

Regional
Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang 'Margin of Error' Lembaga Lain

Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang "Margin of Error" Lembaga Lain

Nasional
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Megapolitan
Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Regional
Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Nasional
Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Megapolitan
Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Megapolitan
Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Internasional
Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Regional
Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Nasional
Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Regional
Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Regional
Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Regional
Wapres Jamin Pemerintahan Berjalan Normal meski Presiden Sibuk Kampanye

Wapres Jamin Pemerintahan Berjalan Normal meski Presiden Sibuk Kampanye

Nasional

Close Ads X