Komnas HAM Temukan 20 Perda Diskriminatif di 6 Daerah di Jabar

Kompas.com - 05/04/2016, 13:15 WIB
Umat saling mengucapkan selamat natal setelah mengikuti kebaktian Natal di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa 25/12/2012).  Jemaat  GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia mengikuti ibadah Natal di depn Istana Negara karena mereka sama-sama ditolak oleh masyarakat sekitar karena alasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meski sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjamin para jemaat dapat beribadah di dalam gerejanya. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO ANDREAN KRISTIANTOUmat saling mengucapkan selamat natal setelah mengikuti kebaktian Natal di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa 25/12/2012). Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia mengikuti ibadah Natal di depn Istana Negara karena mereka sama-sama ditolak oleh masyarakat sekitar karena alasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meski sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjamin para jemaat dapat beribadah di dalam gerejanya. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sedikitnya 20 peraturan daerah yang dinilai diskriminatif ada di enam daerah di Jawa Barat.

Enam daerah tersebut adalah Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Kuningan.

Hal itu hasil kajian Komnas HAM terhadap penghormatan dan pemenuhan jaminan hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di enam daerah tersebut.

"Dari kajian tersebut telah dilakukan roadshow ke enam daerah untuk mendialogkan hasilnya," tutur Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM Jayadi Damanik dalam jumpa pers di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Jayadi memaparkan, ada tiga kebijakan negatif-fiktif melanggar hak atas KBB dan diskriminatif.

Adapun warga yang paling banyak terkena dampak dari kebijakan tersebut adalah warga Ahmadiyah terkait kebijakan yang membatasi aktivitas mereka.

Dari hasil penyampaian laporan, Komnas HAM memperoleh respons beragam dari pemerintah daerah.

Misalnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan yang meminta agar hasil kajian tak menjustifikasi pemerintah setempat sebagai pihak yang tak melakukan apapun untuk mengatasi masalah Ahmadiyah.

"Sebab pemerintah tersebut, misalnya, telah bekerjasama dengan MUI untuk melakukan pembinaan," kata Jayadi.

Selain itu, juga terkait kebijakan Kartu Tanda Penduduk. Pemerintah setempat meminta agar Pemerintah Pusat memberi keputusan tegas terkait status keyakinan Ahmadiyah.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X