Menpan-RB: Pejabat Tak Boleh Semena-mena Gunakan Fasilitas Negara untuk Pribadi

Kompas.com - 04/04/2016, 14:43 WIB
- --
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi berharap kasus beredarnya foto surat permohonan fasilitas untuk Anggota DPRD DKI Wahyu Dewanto beberapa waktu lalu menjadi pelajaran bagi pejabat publik.

Menurut Yuddy, tak hanya pejabat publik di pemerintahan, para wakil rakyat juga diminta tidak semena-mena meminta fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. 

"Termasuk bagi Saudara Wahyu sendiri. Walaupun dia tidak menerima fasilitas negara, tapi sudah punya intention. Niat atau keinginan untuk di-service oleh pemerintah," kata Yuddy usai melantik Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kantor Kemenpan RB, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

Yuddy pun telah mengklarifikasi perihal surat tersebut. Ia menegaskan, surat tersebut tidak dibuat atas permintaan atau instruksi dari dirinya, meski Wahyu merupakan koleganya di Partai Hanura.

Yuddy juga mengaku dirinya mengetahui bahwa Wahyu akan liburan ke Sydney.

"Kalau mau ke Australia, bilang. Kan itu biasa," ujarnya.

Yuddy menambahkan, sebetulnya fisik surat permohonan tersebut belum dikirim ke Kementerian Luar Negeri RI, melainkan baru berupa surat elektronik.

Surat berbentuk fisik tak jadi dikirimkan karena Yuddy melarang Sekretaris Menteri PAN RB untuk mengirimnya.

"Yang dikirimkan adalah email, dan itu tidak sah seharusnya," tutur Yuddy.

Karena surat elektronik tidak sah, lanjut dia, maka pejabat yang bersangkutan di Kemlu RI menolaknya dan memang surat tersebut ditolak.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X