Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Ada yang Ingin Rebut Kursi Menteri Desa

Kompas.com - 04/04/2016, 13:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menilai saat ini ada pihak yang mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, dengan cara menyebar berita fitnah atau berita yang di luar fakta.

Dia pun menegaskan PKB tidak akan tinggal diam dengan manuver tersebut.

“PKB siap melawan manuver pihak-pihak tertentu. PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut kemendesa,” kata Jazilul dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/4/2016).

Jazilul mengatakan, indikasi digoyangnya kursi Mendes ini mulai terlihat pada akhir Maret lalu.

Tepatnya pada 23 Maret kemarin, kata dia, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara. Waktu itu, Presiden tidak berada di Jakarta.

Tak biasanya, Menteri Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung langsung menerima 17 perwakilan pendemo, dan kepada media terang-terangan menyerang kinerja Menteri Desa Marwan Jafar.

“Kelihatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden,” ujar Jazilul.

Setelah ditemui Seskab Pramono, tambah dia, para pendemo diterima oleh anggota fraksi PDIP Diah Pitaloka dan Alex Lukman di Senayan, meski waktu itu sedang reses.

Selain Pramono Anung dan Diah Pitaloka, kata dia, politisi PDIP Budiman Sudjatmiko pun jauh-jauh hari ikuti memobilisasi eks pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah.

“PKB memantau semua manuver atau gerakan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi Kementerian Desa di bawah Pak Marwan,” ujar Sekretaris Fraksi PKB di DPR ini.

Dia juga menjelaskan, manuver dan penggiringan opini ini terjadi sejak sebuah koran dan majalah nasional memberitakan peta reshuffle. Tanpa wawancara dan data akurat, media itu menampilkan nama Mendes Marwan Jafar sebagai menteri yang layak diganti.

“Dari situ, pemberitaan soal Marwan Jafar di media itu terus negatif, hingga hari ini. Keliatan sekali ingin nekan dan ngatur-ngatur agar Presiden terpengaruhi," ujarnya.

Jazilul pun berhara Presiden tidak terpengaruh dengan upaya mendikte dan penggiringan opini ini.

“Sikap Presiden sudah jelas, beliau tidak mau ditekan-tekan, tidak mau didikte, dan tidak mau diintervensi. Ini kok ada pihak-pihak yang pengen banget jadi menteri bikin gerakan dan isu macem-macem,” tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com