Kompas.com - 04/04/2016, 12:54 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak menampik Presiden Joko Widodo mengenai akan adanya perombakan kabinet alias reshuffle jilid II.

Namun, reshuffle merupakan wewenang penuh presiden sehingga segala prosesnya pun hanya Jokowi yang mengetahuinya.

"Intinya, karena itu kewenangan sepenuhnya presiden, Presiden (Joko Widodo) berdiskusi dengan orang-orang di sekeliling beliau. Kapan waktunya dan siapa orangnya, itu sepenuhnya Presiden," ujar Pramono di Istana, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Salah satu pihak yang dimintai masukan adalah ketua umum partai politik. Pertemuan Jokowi dengan Wiranto dan Surya Paloh beberapa waktu lalu merupakan bagian dari diskusi soal itu.

(Baca: Jokowi-PPP Bertemu, Romahurmuziy Tak Menampik Bahas "Reshuffle")

Pramono mengatakan, Presiden juga memantau terus pendapat publik soal reshuffle, termasuk daftar susunan menteri yang beredar di kalangan wartawan.

"Beliau setiap waktu dan saat, apa yang terjadi di publik, tahu," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Namun, sekali lagi, Pramono memastikan, hanya Presiden yang mengetahui komposisi Kabinet Kerja Jilid II.

Jokowi sebelumnya meminta semua menteri untuk fokus mengerjakan tugas kerjanya di tengah isu perombakan Kabinet Kerja. (Baca: Jokowi: Soal "Reshuffle", Semua Fokus Kerja, Tak Usah Dorong-dorong...)

"Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang dorong-dorong, tidak usah," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4/2016) malam.

Presiden meminta semua pihak untuk tidak mengintervensi keputusan mengenai jadi atau tidaknya perombakan kabinet. (Baca: Mensesneg Minta Tamu Jokowi Tak Dikaitkan dengan "Reshuffle")

"Tidak ada yang dikte-dikte, apalagi," ucap Presiden saat ditanya mengenai isu perombakan kabinet.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Kejagung Akan Ajukan Kasasi

Terdakwa HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Kejagung Akan Ajukan Kasasi

Nasional
Pemerintah Gunakan 24.000 Aplikasi, Kemenkominfo Akan Efisienkan lewat Program P2DD

Pemerintah Gunakan 24.000 Aplikasi, Kemenkominfo Akan Efisienkan lewat Program P2DD

Nasional
Pertanyakan Keseriusan Pemerintah, Komnas HAM: Hakim Adhoc Tragedi Paniai Belum Digaji

Pertanyakan Keseriusan Pemerintah, Komnas HAM: Hakim Adhoc Tragedi Paniai Belum Digaji

Nasional
KPK Akhirnya Tahan Hakim Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Kasus Suap

KPK Akhirnya Tahan Hakim Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Kasus Suap

Nasional
KUHP Baru, Lakukan Asusila di Kuburan Bisa Dipenjara 1 Tahun

KUHP Baru, Lakukan Asusila di Kuburan Bisa Dipenjara 1 Tahun

Nasional
Komnas HAM Kecewa dengan Putusan Hakim yang Vonis Bebas Terdakwa HAM Berat Paniai

Komnas HAM Kecewa dengan Putusan Hakim yang Vonis Bebas Terdakwa HAM Berat Paniai

Nasional
Eks Staf Pribadi Ferdy Sambo Tak Tahu Ada Sprin Kasus Kematian Brigadir J

Eks Staf Pribadi Ferdy Sambo Tak Tahu Ada Sprin Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Motif Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar Diyakini Bukan Menolak KUHP

Motif Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar Diyakini Bukan Menolak KUHP

Nasional
Pengamat Ragu Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar 'Lone Wolf'

Pengamat Ragu Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar "Lone Wolf"

Nasional
Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Nasional
KUHP Baru, Ganggu Upacara Pemakaman Bisa Dipidana Denda Rp 10 Juta

KUHP Baru, Ganggu Upacara Pemakaman Bisa Dipidana Denda Rp 10 Juta

Nasional
Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan 'Hoax' Tak Melulu Dikenai Pidana

Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan "Hoax" Tak Melulu Dikenai Pidana

Nasional
Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Nasional
KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

Nasional
KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.