Dipecat, Fahri Hamzah Sebut PKS Melakukan Persidangan Ilegal dan Fiktif

Kompas.com - 04/04/2016, 12:40 WIB
KOMPAS/ALIF ICHWAN Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah, memberi penjelasan kepada wartawan saat rehat rapat Majelis Syuro di DPP PKS, Jakarta, Minggu (12/5/2013). Menurut Fahri, hadir dalam rapat kali ini Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Rapat Majelis Syuro PKS membahas strategi pemenangan Pemilu 2014 juga tak secara khusus membahas kasus impor daging sapi yang menyeret eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PKS, Fahri Hamzah, merasa janggal atas kasus yang tengah menimpanya. Fahri sebelumnya dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan partai.

"Secara sekilas, saya telah melakukan identifikasi bahwa PKS tidak mengindahkan AD/ART dan juga ada tindakan terencana dan direkayasa untuk melaksanakan persidangan ilegal dan fiktif," kata Fahri saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Keganjilan tersebut terlihat dari pihak yang melaporkan dan menyidangkan perkara itu, yakni Presiden PKS Sohibul Iman. Hal itu diketahui dari salinan putusan yang diterima Fahri, Minggu (3/4/2016) malam.

Dalam salinan putusan, yang menjadi hakim ketua Majelis Tahkim PKS selaku mahkamah partai adalah Hidayat Nur Wahid. (Baca: Fahri Hamzah: Dosa Saya Apa?)

Sementara itu, anggotanya, selain Sohibul, adalah Surahman Hidayat dan Abdul Muiz Saadih.

"Ketiganya menandatangani, tetapi Abdi Suamithi selaku Ketua Majelis Qaddah (jaksa), tidak menandatangani putusan tersebut," kata dia.

Tak hanya menjadi pengadu dan hakim, dalam Surat Keputusan DPP PKS Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 yang berisi pemberhentian Fahri, hanya Sohibul yang menandatanganinya.

Untuk diketahui, Sekjen DPP PKS Taufiq Ridho sebelumnya telah mengundurkan diri, dan hingga kini belum ada penggantinya. (Baca: Tolak Dipecat PKS, Fahri Hamzah Tetap Pimpin DPR)

"Sohibul Iman yang juga tanda tangan pemecatan saya tanpa sekjen. Dia pengadu, penyelidik, dan penyidik, itu luar biasa. Padahal jelas, AD/ART bilang tidak boleh rangkap jabatan," kata dia.

Fahri menekankan, ia akan membawa persoalan ini ke ranah hukum secara perdata dalam waktu dekat. (Baca: Dipecat PKS, Fahri Hamzah Melawan Lewat Jalur Hukum)

Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.

Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan pemecatan tersebut. (Baca: Presiden PKS Benarkan Pemecatan Fahri Hamzah)

"Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO, yaitu memberhentikan Saudara FH (Fahri Hamzah) dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera," kata Sohibul.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X