Kompas.com - 02/04/2016, 12:03 WIB
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016). Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016). Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Reklamasi di Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara sejak awal menuai protes dari berbagai pihak. Proyek tersebut dianggap mengancam lingkungan sekitarnya karena akan memperparah banjir Jakarta.

Tak hanya itu, penolakan juga muncul dari masyarakat yang khawatir kehilangan mata pencahariannya.

Hal di atas baru dari segi lingkungan sosial. Dari segi regulasi pun, proyek reklamasi di Pantura menyalahi peraturan, antara lain undang-undang soal lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah pesisir. Namun, pembangunan kawasan tersebut seolah dipaksakan meski mendapat penolakan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan, pihak swasta maupun legislasi yang terlibat dalam perkara ini jelas-jelas mengabaikan kepentingan yang lebih besar.

"Dalam kasus ini terlihat bagaimana pengusaha memengaruhi Pemda dan pembuat UU tanpa menghiraukan kepentingan rakyat yang lebih besar, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Dari data yang kami dapat, kelihatannya amdalnya belum diselesaikan dengan baik," ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016).

KPK mengangkat penyimpangan regulasi itu ke tingkat penyidikan. Dalam perkara ini, KPK telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja.

Sanusi sebagai legislasi daerah merancang Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta.

Raperda ZWP3K dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi untuk membuat 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta.

PT APL terlibat dalam proyek besar itu. Karena menyangkut kebijakan publik, KPK menyebut kasus ini sebagai "grand corruption".

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, KPK ingin menyasar korupsi besar yang melibatkan swasta dan pembuat undang-undang. Kasus ini menjadi contoh yang tepat menggambarkan grand corruption itu terjadi.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Nasional
Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Nasional
UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang, Indonesia Minta Bantuan Singapura dan Australia

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang, Indonesia Minta Bantuan Singapura dan Australia

Nasional
UPDATE 21 April: Tambah 72.561, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.011.925

UPDATE 21 April: Tambah 72.561, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.011.925

Nasional
Kapal Selam yang Hilang di Utara Bali adalah KRI Nanggala-402

Kapal Selam yang Hilang di Utara Bali adalah KRI Nanggala-402

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

Nasional
UPDATE: Tambah 7.314 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.475.456

UPDATE: Tambah 7.314 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.475.456

Nasional
UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Nasional
BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

Nasional
Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Nasional
Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Nasional
Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X