Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hinca IP Pandjaitan XIII
Politikus

Politikus, sekretaris jenderal Partai Demokrat. Menulis untuk menyebarkan kebaikan, menabur optimisme sebagai bagian dari pendidikan politik bagi anak bangsa dalam kolom yang diberi judul: NONANGNONANG. Dalam budaya Batak berarti cerita ringan dan bersahaja tetapi penting bercirikan kearifan lokal. Horas Indonesia.

Harapan Rakyat Kecil itu Bernama LBH

Kompas.com - 01/04/2016, 21:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Di tengah kepenatan Penataran Pimpinan dan Kader Partai Demokrat hari kelima, tampil Pak Sudi Silalahi, mantan menteri sekretaris kabinet, didampingi Bang Lambok V Nahattan dan K Suganda S. Mereka bicara lembaga kepresidenan dan juga hukum dan undang-undang.

"Ada ribuan grasi yang diselesaikan selama 10 tahun. Tinggal 31 saja yg belum sempat dieksekusi," kata Pak Sudi menjelaskan.

Tersentak aku langsung teringat kolega dan para sahabat advokat yang kerjaannya berhubungan dengan hukum, termasuk soal grasi sebagai upaya hukum di jalur negara (eksekutif), pasca habisnya upaya hukum di jalur judikatif.

"Wah...pas ini aku harus tulis nonang-nonang ku soal LBH, yang hari ini merupakan hari istimewa bagi keluarga besar LBH," ucapku dalam hati.

Tapi aku belum sempat menulis karena aku harus terus dampingi Pak SBY untuk urus acara partai yang sangat padat. Kebetulan malam ini relaksasi sebelum besok ujian dan penutupan. Kami hadirkan Audensi Band lengkap dengan penyanyinya; Arie Kusmiran dan Joy Tobing.

Aku duduk berjejer dengan Ibu Ani, Indrawati Sukadis dan Pak SBY serta elit partai. Sambil menikmati musik dan nyanyian merdu, aku harus tuliskan nonang-nonang ini. "Ngetik terus", Imelda Sari kirim pesan untuk rileks sebentar. Aku jalan terus; enjoy the music dan enjoy the nonang-nonang.

Siapakah LBH?

Tak banyak yang tahu kalau tak ingin dikatakan tak peduli, bahwa hari ini adalah ulang tahun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diawaki sahabat advokat. Tentu saya tidak masuk di dalamnya. Saya harap anda juga tidak lupa apalagi tidak peduli.

Membela wong cilik adalah kewajiban negara, kewajiban para advokat, kewajiban saya dan kewajiban kita semua. Dalam undang undang Advokat nomor 18 tahun 2003, bantuan hukum bagi orang miskin dan tak mampu diatur.

Pasal 1 angka 9 menyatakan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma cuma kepada klien (rakyat kecil) yang tak mampu.

Lalu lewat Pasal 22 diperintahkan kepada advokat, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, kini sahabat advokat harus jalankan perintah undang-undang ini. Ada banyak sahabat advokat yang secara khusus mengelompokkan diri dalam lembaga bantuan hukum. LBH begitulah sebutan kerennya.

Negeri Ini Butuh Bantuan Hukum

Negeri ini selain memiliki luas wilayah mengagumkan yang terdiri dari tiga perempat lautan yang menghubungkan daratan memang menjadikannya sangat unik dan merupakan tantangan tersendiri dalam mengelolanya.

Strategi sentralisasi pengelolaan negara selama lebih 30 tahun pasti melahirkan ketimpangan pembangunan di sana sini, termasuk pembangunan manusianya.

Hinca Panjaitan Sambil menulis, saya ikut menyanyi
Kebodohan dan kemiskinan adalah keniscayaan kita temukan di sekitar kita, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan Jakarta yang merupakan Ibu kota negara, meskipun dalam kurun waktu 15 tahun belakangan ini menjadi prioritas pembangunan setiap pemerintah, kita masih menemukan kebodohan dan kemiskinan.

Jakarta terutama, di tengah kemiskinan dan kebodohan masyarakat selalu ada orang yang menari di atas penderitaan orang lain.

Penindasan, kekerasan, perampasan hak adalah tarian tarian umum yang dipertontonkan di muka kita setiap hari, sampai kemudian tiba saatnya seorang anak muda terketuk nuraninya, terpanggil untuk memerangi penindasan, kekerasan dan perampasan hak pada mereka yang miskin dan bodoh, terutama bodoh pada hak mereka sebagai warga negara, hak mereka sebagai manusia.

Tahukah Kita Siapa Tokoh LBH ?

Pada kongres persatuan advokat Indonesia (peradin) ke 3 tahun 1969, Adnan Buyung Nasution, pengacara muda bersinar kala itu, melemparkan gagasannya untuk mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum untuk membela hak-hak di bidang politik dan hukum yang terampas dan diinjak-injak.

Tak terasa sudah 45 tahun berlalu sejak gagasan Bang Buyung tentang LBH diwujudkan. Dia sendiri sudah pergi meninggalkan kita, meninggalkan warisan perjuangan atas hak-hak rakyat kecil.

Kini memperjuangan hak-hak rakyat miskin itu adalah tugas anda, tugas saya, dan tentulah tugas kita semua.

Selamat hari jadi ke 45 LBH jakarta.

#salamnonangnonang

@horasJakarta

@horasIndonesia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zulhas dan Elite PAN Bertemu Megawati di DPP PDI-P Siang Ini, Bahas Kerja Sama Pemilu 2024?

Zulhas dan Elite PAN Bertemu Megawati di DPP PDI-P Siang Ini, Bahas Kerja Sama Pemilu 2024?

Nasional
Ganjar Sebut 'Cawe-cawe' Jokowi Bukan Intervensi Politik Keseluruhan

Ganjar Sebut "Cawe-cawe" Jokowi Bukan Intervensi Politik Keseluruhan

Nasional
Ganjar Santai Elektabilitas Disalip Prabowo di Survei Litbang 'Kompas': Sebentar Akan Menang Lagi

Ganjar Santai Elektabilitas Disalip Prabowo di Survei Litbang "Kompas": Sebentar Akan Menang Lagi

Nasional
Menkumham: Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR Terkait RUU Perampasan Aset

Menkumham: Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR Terkait RUU Perampasan Aset

Nasional
Ungkap Cara Sindikat TPPO Menjerat Korban, Migrant Care: Dilihat yang Terdesak Ekonomi

Ungkap Cara Sindikat TPPO Menjerat Korban, Migrant Care: Dilihat yang Terdesak Ekonomi

Nasional
Ganjar Minta Relawan Tak Lakukan 'Bullying' dan Gunakan Isu SARA

Ganjar Minta Relawan Tak Lakukan "Bullying" dan Gunakan Isu SARA

Nasional
MK Diminta Pertimbangkan Putusan Sistem Pemilu Tak Berlaku untuk Pemilu 2024

MK Diminta Pertimbangkan Putusan Sistem Pemilu Tak Berlaku untuk Pemilu 2024

Nasional
Mahfud Harap Anies Dapat Tiket Pilpres, Jangan Sampai Dijegal Koalisinya Sendiri

Mahfud Harap Anies Dapat Tiket Pilpres, Jangan Sampai Dijegal Koalisinya Sendiri

Nasional
Pancasila Rumah (Anak) Kita

Pancasila Rumah (Anak) Kita

Nasional
Ganjar soal Relawan Jokowi Pecah: Saya Sangat Yakin Sebagian Besar ke Sini, Sebagian Kecil ke Sana

Ganjar soal Relawan Jokowi Pecah: Saya Sangat Yakin Sebagian Besar ke Sini, Sebagian Kecil ke Sana

Nasional
Eks Hakim Konstitusi: Konstitusionalitas Sistem Pemilu Bukan Wilayah MK

Eks Hakim Konstitusi: Konstitusionalitas Sistem Pemilu Bukan Wilayah MK

Nasional
Mahfud Bantah Ada Upaya Pemerintah Jegal Anies Maju Capres

Mahfud Bantah Ada Upaya Pemerintah Jegal Anies Maju Capres

Nasional
Soal Baliho Prabowo-Jokowi, Gerindra Bantah Memasang, PDI-P Singgung soal Asumsi

Soal Baliho Prabowo-Jokowi, Gerindra Bantah Memasang, PDI-P Singgung soal Asumsi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Johnny Plate Tak Bermain Sendiri di Kasus Korupsi BTS | Megawati Kumpulkan Kepala Daerah Se-Bali

[POPULER NASIONAL] Johnny Plate Tak Bermain Sendiri di Kasus Korupsi BTS | Megawati Kumpulkan Kepala Daerah Se-Bali

Nasional
Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com