Kompas.com - 01/04/2016, 19:56 WIB
Presiden Direktur Agung Podomoro Land (APLN) Ariesman Widjaja (kedua dari kanan) menyerahkan diri di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (1/4/2016). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPresiden Direktur Agung Podomoro Land (APLN) Ariesman Widjaja (kedua dari kanan) menyerahkan diri di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (1/4/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta pihak Imigrasi untuk mencegah Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, bepergian ke luar negeri.

Ariesman ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

"Tidak hanya mengimbau, hari ini sudah dikeluarkan surat permintaan pencegahan," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Hingga saat ini, KPK belum melakukan penangkapan terhadap Ariesman. Sebab, KPK masih mencari tahu di mana keberadaan Ariesman.

KPK berharap Ariesman bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri ke KPK. Namun, jika Ariesman tidak bersikap kooperatif, menurut Agus, penyidik KPK dapat melakukan upaya pemanggilan paksa.

"KPK juga akan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan dia, hanya sekarang posisinya saja yang timbul tenggelam di sana sini. Mudah-mudahan, dalam waktu dekat bisa menghadirkan yang bersangkutan di KPK," kata Agus.

Ariesman ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan sebagai pemberi suap kepada M Sanusi. (Baca: Selain Sanusi, KPK Tetapkan Presdir APL sebagai Tersangka)

Uang yang diberikan kepada Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

(Baca: KPK: Suap untuk Sanusi Terkait Raperda Reklamasi)

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1.140.0000 yang diterima Sanusi sebanyak dua kali. (Baca: KPK: Sanusi Terima Rp 1,14 Miliar dalam Dua Tahap)

Sebelumnya, Sanusi sudah menerima sejumlah uang sebesar Rp 1 miliar pada 28 Maret lalu.

Ariesman disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001  jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kompas TV KPK Lakukan 2 Operasi Tangkap Tangan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Nasional
Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Nasional
Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.