Sanusi Ditangkap KPK Usai Terima Uang di Mal

Kompas.com - 01/04/2016, 18:06 WIB
Ketua fraksi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKetua fraksi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, M. Sanusi, adalah salah satu orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis (31/3/2016) malam.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, penangkapan Sanusi dilakukan di salah satu mal di Jakarta Selatan, pukul 19.30 WB.

"OTT (operasi tangkap tangan) terhadap dua orang orang yaitu MSN (M. Sanusi), anggota DPRD DKI tahun 2014-2018," ujar Agus di kantor gedung KPK, Jumat (1/4/2016) petang.

Selain Sanusi, Agus mengungkapkan KPK juga menangkap GER sebagai pihak swasta.

"Penangkapan dilakukan di pusat perbelanjaan di Jaksel," ungkap Agus.

Penyidik KPK menangkap Sanusi setelah politisi Partai Gerindra itu menerima sejumlah uang dari TPT, karyawan swasta PT APL.

Dari penangkapan ini, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1.140.000.000,- yang diterima Sanusi dari TPT sebanyak dua kali.

Sebelum pemberian uang kemarin, Sanusi sudah menerima sejumlah uang sebesar Rp 1 miliar pada 28 Maret lalu.

"Pemberian kedua adalah sisanya, Rp 140 juta," imbuh Agus.

Dalam perkara ini, Agus menetapkan Sanusi, GER dan TPT sebagai tersangka.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Nasional
Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X