Kompas.com - 01/04/2016, 12:23 WIB
Mantan calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto  berfoto sebelum memasuki  Ruang 20/10/2014). Hari ini Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014-2019. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESMantan calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto berfoto sebelum memasuki Ruang 20/10/2014). Hari ini Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014-2019.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sejak awal telah mengimbau kepada seluruh kader untuk menghindari segala perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Imbauan itu sudah disampaikan berkali-kali.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Kamis (31/3/2016).

Anggota DPRD DKI asal Fraksi Gerindra M Sanusi disebut ditangkap dalam operasi tersebut. (baca: Sanusi Ditangkap KPK, Ruhut Sebut "Maling Teriak Maling")

"Tentu dalam kasus ini, kita akan mendengar keterangan kepada KPK dan kita tetap akan berpegang pada asas praduga tak bersalah. Jika nanti sudah diambil suatu tindakan, dan terbukti sebagai tersangka, tentu Gerindra punya mekanisme sendiri untuk menetapkan sanksi seperti apa," kata Fadli lewat telepon, Jumat (1/4/2016).

Menurut Fadli, sikap Prabowo terhadap anggotanya yang terlibat kasus hukum seperti korupsi maupun narkoba cukup tegas. (baca: Sanusi Miliki Dua Rumah Seharga Rp 2,5 Miliar di Srengseng, Satu Tak Dihuni)

Untuk itu, dalam setiap kesempatan, mantan Danjen Kopassus itu selalu menekankan agar setiap kader menghindari tindakan yang berpotensi mencoreng nama parpol.

"Kita tak ingin memberi kesan pembelaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kita akan mengambil sikap tegas dan akan kita tindak tegas," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membenarkan bahwa kader partainya, Sanusi, ditangkap tangan oleh KPK.

"Ya memang sudah kami cek bahwa yang itu kader kami bernama Mohamad Sanusi," kata Dasco.

Istri Sanusi, Naomi Shallima, juga membenarkan. Namun, ia tidak tahu kasus apa yang menimpa suaminya. (baca: Istri Sanusi Benarkan Suaminya Ditangkap KPK)

KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam dua kasus yang berbeda pada Kamis (31/3/2016).

Namun, KPK masih belum mau mengungkap identitas pelaku yang ditangkap dan rincian kasus yang didalami.

Soal kasus yang menjerat Sanusi, KPK baru akan menjelaskan pada sore nanti. Namun, ruang kerja Sanusi dan ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik sudah disegel. (baca: Kronologi Penyegelan Ruang Kerja Sanusi dan Taufik oleh KPK)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.