Kompas.com - 31/03/2016, 23:31 WIB
Gabungan sopir taksi dan bajaj melakukan aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESGabungan sopir taksi dan bajaj melakukan aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka.
|
EditorPalupi Annisa Auliani

Meski begitu, tak pernah ada komplain terkait soal itu. Terlebih lagi, ujar Rashid, ada regulasi dan hukum yang jelas bagi jasa transportasi online.

Kejelasan regulasi

Sistem transportasi online dinyatakan legal di Singapura per 1 Desember 2015. Namun, para penyedia aplikasi layanan transportasi ini harus memiliki sertifikat khusus yang diterbitkan Pemerintah sebagai izin pengoperasian layanannya.

Dalam peraturan yang berlaku, tercakup pula ketentuan soal tarif perjalanan hingga cara pemesanan. Dengan itu, ada standar yang dijalankan bersama.

Lalu, para sopir layanan transportasi online pun mesti lulus ujian lisensi dari Land Transport Authority (LTA), lembaga khusus yang bertugas mengatur seluruh pelayanan transportasi, baik kereta, bus, maupun taksi.

Lisensi ini dibuat untuk menentukan kepastian kualifikasi para pengemudi layanan transportasi online

“Belum sepenuhnya diterapkan, karena baru empat bulan. Ya paling tidak, tiga bulan mendatang, semua sopir taksi online seperti saya sudah harus lulus uji lisensi,” imbuh Rashid.

Mendengar pemberitaan media mengenai taksi online di Indonesia pada Selasa (23/3/2016), Rashid mengaku ikut prihatin. “Memang harusnya ada aturan jelas seperti di sini, jadi tak ada lagi cela,” ujar dia.

Rashid pun mengatakan dia bukan sopir taksi penuh waktu. Sehari-hari ia bekerja juga sebagai karyawan kantoran. Menjadi sopir taksi, kata dia, dilakoni untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

“Meski (kerja sampingan) begitu, saya tetap harus ambil lisensi. Tak ada perbedaan bagi yang freelance atau pun penuh waktu,” tegas Rashid. 

Saat ini, ada beberapa layanan aplikasi jasa transportasi yang beroperasi di Singapura. Grab Taxi dan Uber Taxi yang menjadi sasaran protes di Indonesia, juga ada di sana selain MoobiTaxi, Karhoo, dan ConnexTaxi.

Bedanya dengan di Indonesia atau beberapa negara lain, di Singapura tak ada penolakan sejak awal kehadiran layanan taksi online tersebut.

Nah, kalau di Singapura bisa begitu, apakah di Indonesia tak bisa terjadi hal yang sama? Apakah perlu kita berguru juga ke Singapura untuk urusan yang ini?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.