Kompas.com - 30/03/2016, 15:10 WIB
Ketua Aliansi Kebangsaan Ponco Sutowo, Ketua Umum PDI-P Megawati
Soekarnoputri, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal
Bakrie, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung dalam
acara Konvensi Nasional Tentang Haluan Negara, di Jakarta Convention
Center, Rabu (30/3/2016)..
IhsanuddinKetua Aliansi Kebangsaan Ponco Sutowo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung dalam acara Konvensi Nasional Tentang Haluan Negara, di Jakarta Convention Center, Rabu (30/3/2016)..
Penulis Ihsanuddin
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung MPR RI untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun amandemen itu harus dilakukan hanya untuk mengembalikan haluan negara atau yang disebut PDI-P sebagai pembangunan nasional semesta berencana.

Amandemen UUD 1945 jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

"Ini harus satu kata, amandemen terbatas, kalau enggak dikunci pasti ke mana-mana," kata Megawati saat menjadi keynote speaker dalam acara Konvensi Nasional Tentang Haluan Negara di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Megawati mengatakan, pembangunan nasional semesta berencana yang sempat diterapkan pada era Presiden Soekarno sangat penting untuk kesinambungan pembangunan. Semesta, artinya pembangunan akan berlaku di setiap daerah tanpa terkecuali.

Sedangkan berencana, artinya pembangunan dilakukan secara bertahap, tidak lompat-lompat meskipun pucuk kepemimpinan di Indonesia berganti.

"Pola pembangunan semesta berencana memang kita perlukan sebagai haluan negara," kata Presiden kelima RI tersebut.

Dengan pembangunan yang merata dan berkesinambungan, Megawati meyakini Indonesia bisa segera mencapai cita-cita menjadi bangsa yang besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam acara tersebut, sebelumnya Ketua MPR Zulkfili Hasan juga mengungkapkan optimisime bahwa amandemen terbatas terhadap UUD 1945 bisa segera berjalan. Sebab, kata dia, mayoritas fraksi di MPR saat ini menyambut baik usulan untuk mengembalikan haluan negara yang sudah dihilangkan sejak era reformasi itu.

Setelah pembahasan di internal MPR selesai, Zulkifli mengatakan, pihaknya akan segera berkonsultasi dengan pakar hukum tata negara dan unsur masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

Nasional
Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.