Peserta Seleksi Kompolnas Ada yang Diadukan Kasus KDRT Hingga Rekening Gendut

Kompas.com - 30/03/2016, 14:38 WIB
Akademisi hukum pidana Universitas Trisakti Yenti Ganarsih. Fabian Januarius KuwadoAkademisi hukum pidana Universitas Trisakti Yenti Ganarsih.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon komisioner Komisi Kepolisian Nasional menerima lebih dari 100 masukan masyarakat terkait rekam jejak para peserta seleksi.

Sekretaris Pansel Yenti Ganarsih mengatakan, beberapa masukan tersebut menunjukkan adanya indikasi sejumlah peserta terlibat perkara hukum.

"Ada orang merasa pernah teraniaya oleh yang bersangkutan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dia bawa pengacara dan datang bawa bukti bukti," ujar Yenti di kantor Kompolnas, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Yenti mengatakan, ada juga peserta yang harta kekayaannya tidak sesuai dengan penghasilannya. Hal tersebut ditemukan setelah mendapat masukan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK).

(Baca: 24 Orang Lolos Tes Kompetensi Seleksi Calon Komisioner Kompolnas)

Pansel pun menindaklanjuti laporan itu ke penegak hukum yang berhak menanganinya. Jika peserta itu terindikasi melakukan pidana, kata Yenti, pansel langsung tidak meloloskan.

"Ada beberapa yang krusial sehingga minta Irwasum Polri untuk orang tertentu itu didalami dulu. Kita telusuri," kata Yenti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Yenti, meski peserta melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang bersih, namun belum tentu peserta tersebut benar-benar bersih dari pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pansel meminta masukan masyarakat agar informasi yang diterima berimbang.

(Baca:  Kompolnas Diharapkan Mampu Bersinergi dan Berkomunikasi dengan Polri)

Anggota pansel Neta S Pane mengatakan, pihaknya menggunakan asas praduga tak bersalah terhadap para peserta.

Pansel melakukan kroscek ke lembaga penegak hukum untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar memiliki catatan buruk dari segi hukum.

"Kita cek juga ke tempat domisilinya seperti apa sehingga kita tidak dianggap fitnah. Jangan sampai salah menilai orang," kata Neta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Nasional
Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Nasional
Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Nasional
Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.