Kompas.com - 30/03/2016, 11:42 WIB
Ketua Dewan Pembina MMD Initiative Mahfud MD di Kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKetua Dewan Pembina MMD Initiative Mahfud MD di Kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016)
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengatakan, MK memperbolehkan adanya calon independen dalam pemilihan kepala daerah bukan untuk memperlemah partai politik.

Menurut Mahfud, dasar pertimbangan membolehkan calon kepala daerah dari jalur perorangan adalah untuk membuka tokoh potensial yang seringkali tidak terakomodasi oleh parpol.

Tokoh-tokoh itu kerap kali terbebani oleh syarat-syarat yang diberlakukan oleh parpol.

"Kalau dilihat dari sejarahnya, bukan melakukan deparpolasi. MK pada saat itu justru jelas mengatakan, parpol itu salah satu tiang demokrasi," kata Mahfud di Kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016).

"Kita carikan pintu bagi rakyat yang tidak bisa (maju) lewat parpol," kata dia.

Setelah itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Perihal pantas atau tidaknya calon independen tersebut dipilih, kata Mahfud, diserahkan kembali kepada rakyat. Faktanya, akan selalu ada yang menang dan kalah.

Mengenai polemik soal deparpolisasi yang muncul akhir-akhir ini, Mahfud menilai hal itu terjadi karena ada partai politik yang merasa terpukul setelah kandidat kepala daerah memilih jalur perseorangan.

Menurut dia, partai politik seharunya berkaca pada dirinya sendiri apakah masih memiliki kekurangan sehingga calon perseorangan bermunculan.

"Mungkin lebih bagus kalau semua partai politik melakukan introspeksi diri," ujar mantan Menteri Pertahanan tersebut.

Istilah deparpolisasi menjadi pembicaraan hangat setelah Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta yang menjadi Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Ia menilai ada upaya deparpolisasi yang sedang berkembang di Indonesia. Indikatornya adalah adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikan Prasetio untuk menanggapi langkah relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menamakan diri "Teman Ahok". Kelompok relawan itu mengupayakan agar Basuki atau Ahok bisa ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen atau tanpa partai. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.