Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/03/2016, 10:54 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo meminta DPR RI tidak memproduksi terlalu banyak undang-undang.

"Setahun, tiga saja cukup. Lima ya cukup," ujar Jokowi pada acara dialog publik di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).

Bagi Jokowi, yang paling penting bukanlah kuantitas undang-undang, melainkan kualitas undang-undang tersebut.

"Jumlah 40, 50, untuk apa?" ujarnya.

Jokowi lalu mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui alasan para wakil rakyat senang sekali memproduksi banyak UU.

"Tetapi, enggak usah saya sebutkan di sini kenapa DPR seneng banyak (bikin UU). Saya kira yang hadir di sini juga tahu," ujar dia.

Pernyataan Jokowi itu menuai tawa dari para peserta dialog. Acara dialog tersebut digagas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Peserta dialog yakni para akademisi, pengusaha, pelaku perbankan, dan lain-lain.

Hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

 

Kompas TV Jokowi Minta Harmoniskan Aturan Izin Usaha
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

Nasional
Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Nasional
KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

Nasional
Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Nasional
Pemerintah Siapkan BUMN Jadi 'Off Taker' di Bidang Pangan

Pemerintah Siapkan BUMN Jadi "Off Taker" di Bidang Pangan

Nasional
Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Nasional
Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Nasional
KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

Nasional
Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Nasional
Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Nasional
Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Nasional
Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Nasional
Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.