Kompas.com - 29/03/2016, 17:03 WIB
Kapal Viking. KOMPASKapal Viking.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman mengatakan bahwa penegakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya yang sah menurut hukum internasional.

"Upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sah. Tiongkok sendiri tidak membantah keabsahan ini," kata Damos melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (29/3/2016).

Pendapat tersebut dilontarkan untuk menanggapi pernyataan Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies Dr. Connie R. Bakrie.

Connie mengatakan bahwa UNCLOS 1982 atau perjanjian internasional di bidang maritim hanya mengenal dua kapal yang boleh beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yakni kapal pemerintah dan kapal Angkatan Laut.

Selain itu, kapal pemerintah pun harus terdaftar di International Maritime Organization. Sementara kapal KKP yang terlibat insiden di Natuna, tidak dikenal di International Maritime Organization dan belum didaftarkan.

(Baca juga: Patroli di Laut, Kapal KKP Disebut Belum Terdaftar di Organisasi Maritim Internasional)

Menurut Damos, ada beberapa ketentuan yang mendasari bahwa upaya KKP merupakan upaya yang sah menurut hukum dan perjanjian internasional. Pertama, UNCLOS memang mengakui status kapal pemerintah dan kapal angkatan laut. Namun, perjanjian tersebut tidak menentukan soal instansi internal mana yang berwenang mengemban peran penegakan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, lanjut Damos, pendaftaran kapal merupakan bagian dari mekanisme hukum nasional. Sedangkan Hukum internasional hanya mengenal konsep "flag states". Artinya penentuan kategori kapal yang bisa beroperasi di ZEE ditentukan melalui ketetapan dari Pemerintah, bukan oleh organisasi internasional.

"Menurut opini saya, bukan organisasi internasional yang menetapkan apakah kapal itu merupakan kapal pemerintah atau bukan," ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada mekanisme internasional untuk pendaftaran kapal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Nasional
Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

Nasional
Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

Nasional
Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Nasional
YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

Nasional
Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Nasional
Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Nasional
Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X