Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Siap Menjamin Keamanan di Blok Masela

Kompas.com - 29/03/2016, 06:06 WIB

KOMPAS.com - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) siap mengawal keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan Blok Masela.

"Bakamla RI akan hadir di situ untuk menjamin keamanan dan keselamatan laut selama kegiatan pengelolaan Blok Masela," kata Sekretaris Utama Bakamla, Laksda Maritim Dicky R. Munaf, dilansir Antara, Senin (28/3/2016)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2016 memutuskan bahwa kilang LNG (Liquefied Natural Gas/Gas Alam Cair) Blok Masela didirikan di darat.

Keputusan ini diharapkan akan meningkatkan kegiatan ekonomi kelautan, termasuk lalu lintas laut di perairan Laut Arafura dan sekitarnya.

Oleh karena itu, Dicky mengemukakan, pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di darat dan juga di laut, terutama karena padatnya lalu lintas darat ke laut dan laut ke darat di Laut Arafura dan sekitarnya.

Kegiatan pengelolaan Blok Masela yang bernilai ratusan triliun rupiah, menurut Dicky, harus ada jaminan, keamanan dan keselamatan laut di seluruh wilayah kegiatannya.

"Keputusan Presiden itu akan memacu kegiatan ekonomi di laut dan di darat. Sesuai dengan tupoksinya, Bakamla RI akan menjamin keamanan dan keselamatan seluruh kegiatan ekonomi wilayah laut yang terkait dengan pengelolaan Blok Masela," ujar Dicky.

Lapangan Blok Masela berada di wilayah Laut Arafura yang berbatasan dengan Australia. Kedalaman Laut di Blok Masela adalah 400 hingga 800 meter.

Wilayah daratan yang terdekat adalah Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat.

Blok Masela berjarak 300 kilometer dari Darwin, Australia, 170 kilometer dari Saumlaki, 800 kilometer dari Kupang, 500 kilometer dari Aru, dan 650 kilometer dari Ambon.

"Pengelolaan Blok Masela akan meningkatkan kegiatan di hampir seluruh wilayah laut di Indonesia karena pembangunan fasilitas lapangan Blok Masela ada di laut dan kilang berada di darat," ujar Dicky.

"Arus barang melalui laut akan datang dari berbagai arah sehingga dibutuhkan keamanan dan jaminan keselamatan khusus," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber ANTARA
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com