Dr M Subhan SD
Direktur PolEtik Strategic

Direktur PolEtik Strategic | Founder Mataangindonesia Social Initiative | msubhansd.com | mataanginsaguling.com

DPR, Gedung Baru, dan Perpustakaan

Kompas.com - 28/03/2016, 18:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnu Nugroho

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang sudah seharusnya gigih, tak menyerah, dan pantang mundur. Sayangnya, bukan sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan ratusan juta rakyat di republik ini, melainkan lebih mengurus kepentingan sendiri. Kegigihan DPR antara lain terlihat lewat ngototnya rencana pembangunan gedung baru DPR. Ini adalah proyek lama. Setiap mencuat ke publik, selalu muncul penolakan masif.

Tahun 2010 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPR Marzuki Alie, rencana gedung baru DPR telah bikin gaduh. Kala itu anggaran pembangunan gedung baru senilai Rp 1,1 triliun.

Sampai-sampai ada yang membandingkan, jika untuk rumah sederhana kira-kira dapat ribuan unit rumah yang sangat dibutuhkan rakyat agar terlindung dari terik matahari dan dinginnya malam. Jadi, bisa dimengerti bila rakyat marah. Rencana gedung baru pun batal.

Namun, DPR tidak menyerah. Apalagi, sesuai rencana gedung baru itu akan tampil mewah. Nanti akan ada alun-alun demokrasi, tempat rakyat berdemonstrasi menyampaikan aspirasi; museum; perpustakaan; hingga tempat olahraga dan relaksasi. Maka DPR pun mencari solusi untuk pendanaan pembangunan gedung baru yaitu melalui dana optimalisasi.

Dana tersebut adalah dana penghematan dari program-program kerja lembaga negara yang kemudian bisa menjadi dana cadangan risiko fiskal. Dana ini sebagai tambahan dana untuk sejumlah lembaga atau kementerian guna mendukung dana operasional pembangunan.

Tahun 2014, dana operasional sebesar Rp 27 triliun. Lewat dana operasional, DPR mengharapkan pembangunan gedung baru dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun. Total dana pembangunan gedung baru sekitar Rp 2,7 triliun. Untuk anggaran tahun 2016, anggaran proyek gedung baru itu diajukan Rp 600-Rp 700 miliar.

Dalam proyek gedung baru kali ini, yang lebih mencuat ke permukaan adalah rencana pembangunan perpustakaan besar. Tidak tanggung-tanggung, perpustakaan di DPR itu akan memecahkan rekor perpustakaan umum terbesar di Asia Tenggara.

Rencana itu boleh dikata luar biasa. Bukan saja untuk kategori gedung fisik, tetapi tampaknya DPR berupaya untuk menuju sebagai komunitas intelektual.

Tak heran pula sejumlah cendekiawan dan budayawan bertemu Ketua DPR Ade Komarudin pada Selasa (22/3/2016) lalu, antara lain Ignas Kleden, Nirwan Dewanto, Ayu Utami, dan lain-lain. Tak ragu lagi, mereka adalah orang-orang yang sangat menaruh perhatian pada program pencerdasan bangsa, sehingga perpustakaan lengkap menjadi perhatian mereka.

Perpustakaan memang sangat penting. Terlebih lagi untuk para anggota DPR. Mereka bisa menggunakan fasilitas perpustakaan dalam meriset dan mengoptimalkan data sehingga keputusan atau sikap DPR bisa lebih tepat, relevan, berbasis data, dan bisa dipertanggungjawab.Tidak lagi hanya mengandalkan data minim atau pikiran common sense

Persoalannya apakah perpustakaan terbesar itu krusial bagi DPR sekarang ini? Apakah anggota DPR sudah benar-benar melek perpustakaan lengkap dalam mendukung kerja mereka? Inilah yang jadi tanda tanya besar.

Terlebih lagi, perpustakaan bukan tidak ada di DPR. Koleksinya pun bukan sekadar ada. Perpustakaan di Gedung Nusantara II itu memiliki koleksi 105.381 eksemplar. Ada buku, majalah, surat kabar, serta arsip-arsip tua peninggalan Belanda.

Namun, runyamnya perpustakaan yang menyimpan ribuan koleksi terbitan dalam maupun luar negeri tersebut cenderung sepi (Kompas, 27/3/2016). Anggota DPR yang berkunjung, apalagi benar-benar memanfaatkan, ke perpustakaan itu terbilang minim.

Pengunjung yang sering ke perpustakaan adalah peneliti dan analis Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) DPR. Memang anggota DPR punya alasan, seperti disampaikan Arsul Sani (PPP) bahwa telah mendapatkan referensi yang cukup lewat perpustakaan online.

Barangkali memang banyak anggota DPR yang memanfaatkan teknologi sekarang yang cukup browsing atau googling, tidak perlu lagi datang ke perpustakaan. Namun, kalau yang terjadi sebaliknya, misalnya justru banyak anggota DPR yang tidak melakukannya (via internet), apalagi mau datang ke perpustakaan, bukankah perpustakaan terbesar itu akan menjadi sia-sia.

Karena itu, lebih baik tentukan skala prioritas. Masih banyak urusan yang harus dituntaskan DPR untuk mengurus kepentingan dasar rakyat, semisal kebutuhan pangan dan papan. Jangan gunakan dalih atau berlindung di balik perpustakaan demi proyek gedung baru, kecuali benar-benar bermanfaat. Kalau karakter anggota DPR belum melek perpustakaan dan belum menjadikan data sebagai kebutuhan kerja, proyek ini hanya akan memperpuruk citra buruk DPR saja.

Serangoon, 26 Maret 2016

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Nasional
Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Nasional
DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

Nasional
Kejagung Lakukan Pemeriksaan Terkait Informasi Oknum Jaksa Peras Pengusaha hingga Miliaran Rupiah

Kejagung Lakukan Pemeriksaan Terkait Informasi Oknum Jaksa Peras Pengusaha hingga Miliaran Rupiah

Nasional
Eks Kabareskrim Ungkap Bawahan hingga Perwira Kecipratan Hasil Tambang Ilegal

Eks Kabareskrim Ungkap Bawahan hingga Perwira Kecipratan Hasil Tambang Ilegal

Nasional
Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Kekayaan Rp 17,9 Miliar

Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Kekayaan Rp 17,9 Miliar

Nasional
Puan Ungkap Alasan Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Puan Ungkap Alasan Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Nasional
Gandeng UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation Gelontorkan Rp 33,5 Miliar untuk Turunkan Stunting

Gandeng UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation Gelontorkan Rp 33,5 Miliar untuk Turunkan Stunting

Nasional
Saksi Mengira Ada Teroris di Rumah Sambo, Diperintah Bawa Laras Panjang dan 'Body Face'

Saksi Mengira Ada Teroris di Rumah Sambo, Diperintah Bawa Laras Panjang dan "Body Face"

Nasional
Puan Tegaskan Tak Ada Pergantian Nama Calon Panglima, Baru Terima Surpres Hari Ini

Puan Tegaskan Tak Ada Pergantian Nama Calon Panglima, Baru Terima Surpres Hari Ini

Nasional
Lagi, Eks KSAU Agus Supriatna Mangkir dari Panggilan Jaksa KPK

Lagi, Eks KSAU Agus Supriatna Mangkir dari Panggilan Jaksa KPK

Nasional
Perjalanan Karier Yudo Margono, Anak Petani Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Perjalanan Karier Yudo Margono, Anak Petani Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Nasional
Soal G20, Menlu: 'Gawe' Besarnya Selesai tapi Kita Perlu Tindak Lanjuti

Soal G20, Menlu: "Gawe" Besarnya Selesai tapi Kita Perlu Tindak Lanjuti

Nasional
Eks Kabareskrim Ungkap Peran Polisi di Tambang Ilegal: Sudah Terstruktur

Eks Kabareskrim Ungkap Peran Polisi di Tambang Ilegal: Sudah Terstruktur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.