Bahas Hambalang, Perwakilan Kemenpora Temui KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (28/3/2016).

Kedatangan tersebut guna menindaklanjuti rencana Presiden Joko Widodo soal kelanjutan proyek di Hambalang, Jawa Barat.

"Sejauh ini Presiden memberi arahan agar dikaji secepatnya apakah proyek Hambalang itu akan dilanjutkan atau tidak, karena itu akan dibahas dalam rapat terbatas," ujar Gatot di Gedung KPK, Jakarta.

Menurut Gatot, pada intinya pemerintah tidak ingin terjadi kesalahan lagi dalam proyek pembangunan di Hambalang. (baca: Wakil Ketua KPK: Bangunan Hambalang Tidak dalam Status Disita)

Meski KPK menyatakan bahwa tanah Hambalang tidak disita, KPK merekomendasikan agar pemerintah melakukan kajian sebelum melanjutkan proyek. (baca: KPK Ingatkan Pemerintah Hitung Risiko sebelum Teruskan Proyek Hambalang)

"KPK menyarankan agar ada bentuk kehati-hatian karena ada pergerakan tanah di sana, dan pernah terjadi longsor, itu sebabnya kami ke sini," kata Gatot.

Dalam pertemuan dengan KPK, perwakilan Kemenpora juga didampingi Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan perwakilan dari Bidang Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Gatot, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam pertemuan tersebut meminta agar dilakukan audit fisik teknik secara komprehensif sebelum melanjutkan proyek.

"Kalau perlu, nanti harus ada audit yang lebih lengkap, jangan sampai mubazir penanganan Hambalang itu nantinya," kata Gatot.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono sebelumnya mengatakan, nasib proyek Hambalang akan diputuskan kira-kira dalam sebulan.

"Kira-kira sebulanan baru diputuskan. Itu makanya di dalam rapat (kabinet) 'go or not to go'-nya, kalau 'go' untuk apa juga itu nanti di rapat," kata Basuki di Pontianak, Kalbar, Rabu (23/3/2016), seperti dikutip Antara.

Basuki mengatakan, ada sejumlah arahan Presiden Joko Widodo yang harus menjadi perhatian dalam kaitannya dengan proyek Hambalang.

Presiden memerintahkan tiga hal setelah melakukan kunjungan itu. Jokowi menekankan, pemerintah ingin menyelamatkan proyek Hambalang yang terhenti pembangunannya karena merupakan aset negara.

Ada tahap-tahap yang akan dilakukan demi upaya penyelamatan aset itu. (baca: Jokowi Perintahkan BPKP Audit Proyek Wisma Atlet Hambalang)

Hambalang tak layak huni

Menurut hasil penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, daerah Hambalang, tidak layak huni.

Pasalnya, daerah itu rawan terjadi pergeseran tanah atau tanah longsor. (baca: Surono: Hambalang Tak Layak Huni)

Hal itu diungkap Surono, Kepala PVMBG Kementerian ESDM, saat memaparkan hasil penelitian di Panitia Kerja Proyek Hambalang Komisi X DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2012).

Surono menjelaskan, pergerakan tanah di daerah Hambalang pernah terjadi tahun 2002. Ketika itu, pergerakan tanah terjadi di bawah 70 rumah. Hasil penelitian, daerah itu tidak mungkin dibangun permukiman lantaran dipenuhi batuan keras sehingga sangat mahal untuk membangun konstruksi bangunan.

"Daerah itu juga dengan batuan dasar lempung sehingga tidak mungkin tersedia air tanah. Jadi, tidak memungkinkan suatu kehidupan. Karena itu, tahun 2002 kami nyatakan daerah itu tidak layak huni," kata Surono.