Kompas.com - 26/03/2016, 11:34 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyalami salah satu warga yang masuk kategori sangat miskin, di sela acara peletakan batu pertama pembangunan permukiman untuk eks gelandangan dan pengemis di Kota Malang, Jawa Timur (25/3/2016). KOMPAS.com/REZA PAHLEVIMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyalami salah satu warga yang masuk kategori sangat miskin, di sela acara peletakan batu pertama pembangunan permukiman untuk eks gelandangan dan pengemis di Kota Malang, Jawa Timur (25/3/2016).
Penulis Reza Pahlevi
|
EditorPalupi Annisa Auliani

MALANG, KOMPAS.com -  Mengentaskan kemiskinan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak ada upaya yang dapat dilakukan. Butuh sejumlah langkah terobosan untuk itu. Salah satunya adalah memberdayakan para mantan gelandangan dan pengemis.

"Mengentaskan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya dengan memberikan uang," tegas Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (25/3/2016). Menurut dia, pengentasan kemiskinan harus melibatkan semua pihak, dari semua lapisan masyarakat.

Pada hari itu, Khofifah mengunjungi lokasi pemukiman para eks gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkanda, Kota Malang. Permukiman ini dibangun, ujar dia, untuk memberikan kesempatan bagi para bekas gepeng berbaur dengan masyarakat tanpa dibayangi rasa malu.

“Biasanya para gapeng ini merasa terkucilkan," kata Khofifah. 

Kehidupan sebelumnya para gepeng di jalanan, kerap membuat masyarakat memandang aneh kehadiran mereka di lingkungannya. Padahal, lanjut Khofifah, para gepeng ini punya hak yang sama sebagai warga negara.

Karena itu, program pembangunan permukiman untuk para gepeng ini menjadi salah satu program Kementerian Sosial. Tujuannya adalah kesetaraan bagi para eks gepeng.

"Hal ini untuk menuju Indonesia tanpa gepeng pada 2017,” ujar Khofifah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di Kota Malang, sebagai salah satu percontohan, telah dibangun 40 rumah untuk bekas gepeng. Setiap rumah dibangun dengan alokasi dana Rp 30 juta. Selain itu, disertakan pula perangkat penunjang senilai Rp 1,5 juta berupa kasur, lemari, dan meja.

Bersama rumah dan fasilitas itu, ungkap Khofifah, diberikan pula alokasi Rp 2,25 juta per  orang setahun untuk biaya hidup.

Permukiman eks gepeng tidak hanya dibangun di Kota Malang, tetapi juga di beberapa daerah lain. "Sebelumnya di Pasuruan (Jawa Timur), lalu Gunung Kidul di (Daerah Istimewa) Yogyakarta, dan sekarang di (Kota) Malang," papar Khofifah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Kritik Fatia Ditujukan terhadap Luhut sebagai Pejabat Publik

Kuasa Hukum Sebut Kritik Fatia Ditujukan terhadap Luhut sebagai Pejabat Publik

Nasional
Kemenkes: Mobilitas di 4 Provinsi Ini Naik Seperti Sebelum Pandemi

Kemenkes: Mobilitas di 4 Provinsi Ini Naik Seperti Sebelum Pandemi

Nasional
Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Nasional
Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Nasional
Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.