Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

VIK (Visual Interaktif Kompas): Wawancara Khusus dengan Ketua KPK

Kompas.com - 26/03/2016, 09:20 WIB

KOMPAS.com - Tak bisa dipungkiri, salah satu yang berjasa mendobrak kesadaran Indonesia untuk melawan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak lembaga itu dibentuk pada 2003, ia menjadi satu-satunya lembaga yang paling galak terhadap para koruptor. Para pimpinan KPK sebelumnya diapresiasi karena keberaniannya membongkar korupsi di berbagai lembaga penyelenggara negara.

Era pimpinan KPK baru kini disambut oleh pesimisme publik. Di tengah upaya DPR melakukan revisi terhadap UU KPK yang sejumlah muatan pasal barunya dianggap melemahkan KPK, hadirlah pimpinan baru yang dinilai sejumlah kalangan pro atas pelemahan itu.

Salah satu substansi yang diperdebatkan dalam revisi UU KPK adalah soal fungsi penindakan dan pencegahan. Ada kesan, peran KPK dibatasi hanya pada pencegahan. Peran penindakan akan dikembalikan sepenuhnya kepada Polri dan Kejaksaan Agung. Dua lembaga terakhir, belum sepenuhnya mendapat kepercayaan publik.

Kekuatan KPK sebagai lembaga yang paling depan mengobarkan perang terhadap para koruptor lantas diragukan.

Benarkah sepak terjang KPK akan kembali membanggakan di bawah pimpinan baru ini? Akankah catatan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang menunjukkan kenaikan skor secara konsisten bisa terus membaik?

Keraguan itu dijawab cepat. Meski berusia kurang dari umur panen jagung, namun pimpinan KPK baru yang dikomandani Agus Rahardjo telah melakukan sejumlah gebrakan.

Simak wawancara khusus Kompas.com dengan Ketua KPK Agus Rahardjo yang dikemas dalam format multimedia khas VIK (Visual Interaktif Kompas) edisi Sabtu (26/3/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com