Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Lain Kali Presiden Ambil Keputusan Jangan Terlalu Lama

Kompas.com - 25/03/2016, 17:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai, pemerintah terlalu lambat mengambil keputusan soal pembangunan kilang pengolahan gas Blok Masela.

Akibatnya, polemik sudah terlebih dulu terjadi antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Rizal ingin pembangunan dilakukan di darat, sementara Sudirman ingin pembangunan dilakukan di laut. Sudirman bahkan sempat mengungkapkan bahwa ada koleganya di pemerintahan yang hendak menghambat pembangunan Blok Masela.

Namun, akhirnya, pada Rabu (23/3/2016) lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pembangunan dilakukan di darat.

"Keputusan itu menurut saya terlalu lama sehingga mengakibatkan polemik yang cukup panjang dan tidak perlu. Mestinya, keputusan itu bisa diambil lebih awal sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada investor," kata Fadli saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).

(Baca: Presiden Putuskan Blok Masela Dibangun di Darat)

Kendati demikian, Fadli Zon mengaku tetap mengapresiasi keputusan Jokowi bahwa Blok Masela dibangun di darat. Fadli menilai, keputusan bahwa Blok Masela dibangun di darat atau di laut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dengan pembangunan di darat, pemerintah bisa turut melibatkan masyarakat di sekitar lokasi. Namun ada pula masalah sosial, seperti pembebasan tanah.

Sementara itu, jika dibangun di laut, masyarakat tidak akan banyak terlibat dan pengerjaannya akan lebih mahal, tetapi, antara lain, tidak melibatkan masalah pembebasan lahan.

(Baca: Sudirman Said Bantah Kabar soal Mundur dari Kabinet)

"Ya syukurlah, artinya sudah mengambil keputusan. Namun, lain kali, saya kira Presiden kalau mengambil keputusan itu jangan terlalu lama dan jangan membuat suatu proses kegaduhan yang tidak perlu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

"Dudukkan saja secara internal, dikaji baik buruknya, kemudian diambil keputusan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak perlu dengar di ruang-ruang publik," tambah dia.

Kompas TV Para Menteri Dukung Putusan Jokowi soal Masela
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com