Pemerintah Dinilai Miliki Cukup Bukti untuk Menyidik Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 24/03/2016, 18:43 WIB
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGAktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Feri Kusuma mengatakan, alasan pemerintah yang kesulitan mencari alat bukti kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak bisa dibenarkan.

Feri mengatakan, alasan tersebut sebenarnya tidak logis, mengingat pemerintah sendiri belum melakukan proses penyidikan.

"Bagaimana bisa pemerintah bilang sulit menemukan alat bukti jika penyidikannya belum dilakukan," ujar Feri ketika ditemui saat Aksi Kamisan ke-436, di depan Istana Merdeka, Kamis (24/3/2016).

"Kalau penyidikannya sudah dijalankan baru bisa disimpulkan," kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam pengadilan diperlukan minimal dua alat bukti. Sementara keterangan dari saksi dan korban bisa dijadikan alat bukti.

Kedua, pemerintah bisa menggunakan hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM.

Dua hal tersebut, kata Feri, sudah cukup sebagai alat bukti. Langkah lain, tinggal diperdalam dalam proses penyidikan untuk menggali informasi, mencari pelaku dan menetapkan tersangka.

"Bukti-bukti awal dari penyelidikan Komnas HAM sudah cukup. Bukti yang bagaimana lagi?" ujar Feri.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyebutkan, perkara-perkara tersebut akan selesai pada bulan Mei 2016.

"Sekarang sudah mau rampung. Kami harap, 2 Mei 2016 sudah bisa dituntaskan," ujar Luhut di kantornya, Kamis (17/3/2016).

(Baca: Luhut: 2 Mei 2016, Negara akan Tuntaskan Kasus HAM Berat)

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X