KPK Geledah Kantor Kementerian PUPR untuk Telusuri Kasus Suap Anggota DPR

Kompas.com - 24/03/2016, 18:30 WIB
pu.go.id Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, Rabu (23/3/2016).

Penggeledahan tersebut terkait kasus suap anggota DPR dalam proyek di Kementerian PUPR yang sedang diselidiki KPK.

"Geledah terkait pengembangan penyidikan dugaan suap anggota DPR di Kementerian PUPR dengan tersangka DWP," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Penggeledahan dilakukan pada Rabu pukul 17.00 hingga Kamis pagi, atau sekitar pukul 15.00. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan peralatan elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang didalami.

(Baca: Selain Damayanti, KPK Sebut Ada Saksi yang Kembalikan Uang Sekitar Rp 300 Juta)

Sebelumnya, KPK memeriksa sejumlah pejabat di Kementerian PUPR. Para pejabat tersebut yakni, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Soebagiono, Direktur Pembangunan Jalan Achmad Gani Ghazaly Akhman, serta Direktur Jembatan Hedy Rahadian.

Selain itu, Direktur Preservasi Jalan Nurudin Manurung, Dirjen Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah Subagyo, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Ober Gultom, dan Dirjen Bina Marga Hediyanto W Husaini.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto dan anggota Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti sebagai tersangka setelah diduga menerima hadiah atau janji dari Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir.

(Baca: Soal Aliran Dana di Kasus Damayanti, Komisi V Kompak Diam)

Hadiah diberikan agar PT WTU tersebut mendapat pekerjaan di proyek Kementerian PUPR. Adapun suap yang diberikan kepada Damayanti terkait proyek Jalan Trans-Seram di Maluku yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat.

Uang sebesar 33.000 dollar Singapura yang diberikan kepada Damyanti merupakan bagian dari commitment fee agar PT WTU mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku.

PT WTU mengincar sejumlah proyek jalan di provinsi itu yang dianggarkan dari dana aspirasi DPR dan dicairkan melalui Kementerian PUPR.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X