Yusril: Kalau Proyek KA Cepat Gagal, Menteri BUMN Menjebak Jokowi

Kompas.com - 24/03/2016, 16:22 WIB
Presiden Joko Widodo bersama rombongan melihat maket kereta cepat saat peletakan batu pertama megaproyek transportasi massal itu, Kamis (21/1/2016), di perkebunan teh Mandalawangi Bagian Maswati di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, sekaligus dicanangkan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo bersama rombongan melihat maket kereta cepat saat peletakan batu pertama megaproyek transportasi massal itu, Kamis (21/1/2016), di perkebunan teh Mandalawangi Bagian Maswati di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, sekaligus dicanangkan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, ikut angkat bicara soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sempat menuai pro-kontra.

Ia menilai, proyek kereta cepat tersebut bisa menjadi masalah serius bagi pemerintah. Sebab, proyek Kementerian Badan Usaha Milik Negara itu menyimpan banyak masalah, seperti tidak adanya izin dari Kementerian Perhubungan.

Kemudian, tidak adanya kajian analisis mengenai dampak lingkungan serta tidak mendesak untuk kepentingan rakyat banyak.

Hal yang tidak kalah fatalnya, kata Yusril, dampak finansial dari proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung itu mengakibatkan Indonesia harus berutang ke China sebesar Rp 79 triliun, yang harus dibayar selama 60 tahun.

"Jika proyek prestisius itu gagal, sama halnya Menteri BUMN menjebak Presiden Jokowi yang secara konstitusional sangat berbahaya," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/3/2016).

Yusril menegaskan, sebagai pembantu Presiden, menteri harus melaksanakan program dengan memperhatikan aspek ekonomi, hukum, dan asas kemanfaatan.

(Baca: Jokowi: 6 Tahun China Bangun 16.000 Km Kereta Cepat, Kita 150 Km Sudah Ramai)

Seorang menteri juga tidak boleh mengabaikan suara publik dan memaksakan ambisi pribadinya dalam merancang sebuah proyek.

"Kalau ada menteri yang begini, yang kasihan presidennya menjadi sasaran tembak berbagai kalangan," ujar pakar hukum tata negara ini.

Yusril pun mengusulkan agar Menteri BUMN Rini Soemarno berbesar hati mengevaluasi proyek tersebut. (Baca: Jonan: Jika Pembangunan Kereta Cepat Molor, Masa Konsesi Tergerus)

Ia meminta Menteri BUMN tidak bersikukuh dengan proyek yang dapat berakibat fatal tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X