Soal Angkutan Konvensional Vs Aplikasi, Jokowi Ingin Ada Jalan Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo ingin negara memberikan keadilan bagi pengemudi angkutan konvensional dan perusahaan angkutan berbasis aplikasi.

Jokowi ingin mengakomodasi tuntutan para pengemudi angkutan konvensional, tetapi bukan dengan cara memblokir aplikasi milik perusahaan angkutan online.

"Tidak bisa juga kita menutup mata terhadap kepentingan atau keinginan masyarakat yang ingin memperoleh angkutan melalui aplikasi," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Istana, Rabu (23/3/2016).

Oleh sebab itu, Presiden menganggap perlu jalan tengah yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua jenis angkutan tersebut.

Presiden, sebut Johan, telah memerintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara agar memfasilitasi perusahaan angkutan berbasis aplikasi untuk mendaftar sebagai angkutan umum resmi.

"Misalnya, aplikasi online Grab atau Uber itu juga harus memenuhi syarat yang disyaratkan di UU Lalu Lintas dan Angkutan Darat," ujar Johan.

Pemerintah memutuskan bahwa Uber dan GrabCar harus mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.

Kedua perusahaan tersebut mesti bergabung ke dalam operator angkutan yang legal.

Keputusan itu didapat setelah rapat antara Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Rabu (23/3/2016).

Rapat yang digelar di Ruang Bima, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, itu dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Posisi saat ini untuk Uber Taxi dan GrabCar belum memiliki izin angkutan umum resmi atau belum bekerja sama dengan operator yang memiliki izin angkutan umum resmi," ujar Plt Dirjen Perhubungan Darat Sugihardjo seusai rapat.

"Jadi, solusinya sudah ketemu. Mereka akan bekerja sama dengan operator angkutan umum yang memiliki izin operasi resmi. Baik nantinya sebagai taksi atau angkutan sewa," kata dia.

(Baca: Ini Keputusan Pemerintah soal Taksi Uber dan GrabCar)

Lebih spesifik lagi, pemerintah memberikan dua alternatif bagi GrabCar, apakah bergabung ke dalam perusahaan taksi atau hanya cukup berbadan hukum sebagai perusahaan rental mobil.

Sementara itu, Uber hanya dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan rental mobil.