Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Hermanto: Hambalang Tak Dapat Rekomendasi Komisi X, Tak Bisa Jadi Museum

Kompas.com - 23/03/2016, 17:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, berhentinya proses pembangunan proyek Wisma Atlet Hambalang tidak terlepas dari adanya rekomendasi dari Komisi X.

Rekomendasi itu diberikan setelah pembangunan proyek itu tersangkut skandal korupsi.

"Anggaran Hambalang dibintangi Komisi X dan audit BPK. Kan harus dicairkan, sedangkan dalam Panja Hambalang menyatakan kalau proyek ini tidak bisa diteruskan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Rabu (23/3/2016).

Tak hanya rekomendasi Komisi X, Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan adanya persoalan dalam proyek tersebut, juga meminta agar pembangunan proyek itu dihentikan.

Sehingga, siapa pun presiden dan menterinya tidak akan bisa melakukan pembangunan proyek itu.

Namun, ia mengatakan, jika saat ini KPK menyatakan jika pembangunan Hambalang dapat dilanjutkan, maka ia tak mempersoalkan. Akan tetapi, perlu ada kajian matang sebelum melanjutkannya.

"Nah soal museum itu tidak benar. Wong karena tidak ada yang bisa melaksanakan (pembangunan). Anggaran saja dibintangi," kata politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR, Teguh Juwarno memberikan alternatif apabila Presiden Joko Widodo ingin melanjutkan pembangunan proyek Hambalang.

Salah satu alternatif itu adalah menjadikannya sebagai museum anti-korupsi atau penjara bagi koruptor. (Baca: Proyek Hambalang yang Mangkrak Diusulkan Jadi Museum atau Penjara Koruptor)

Politisi PAN itu menilai, museum anti-korupsi dapat menjadi bahan pembelajaran bagi siswa sekolah atas dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi.

Sementara itu, Presiden Jokowi, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).

Jokowi datang ke Hambalang untuk melihat langsung kondisi bangunan yang sampai saat ini masih terbengkalai. (Baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

Dia mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. 

"Perlu keputusan apakah dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut untuk apa. Apakah masih untuk sekolah olahraga, atau mungkin diubah menjadi tempat Pelatnas. Atau bisa juga menjadi rusunawa," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com