Kompas.com - 23/03/2016, 16:19 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah telah menetapkan masa transisi bagi Taksi Uber dan GrabCar sampai bergabung ke dalam operator angkutan umum resmi.

Pemerintah juga telah menetapkan syarat yang harus dipenuhi dua perusahaan tersebut selama masa transisi berlangsung.

"Selama masa transisi, dia (Taksi Uber dan GrabCar) tidak boleh melakukan ekspansi," ujar Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Sugihardjo di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Rabu (23/3/2016).

Ekspansi yang dimaksud yakni penambahan unit. Jadi, mulai saat ini Taksi Uber dan GrabCar tidak boleh merekrut kendaraan dan sopir sebagai unit barunya hingga mendapatkan izin resmi sebagai angkutan umum.

(Baca: Ruhut: Jangan Munafik, Ada Bos-bos Pemilik Modal di Balik Demo Taksi)

Apabila dua perusahaan itu tidak kunjung mengurus izin angkutan umum dan melanggar ketentuan soal ekspansi tadi, pemerintah akan melakukan tindakan tegas sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.

"Harus ada tindakan tegas. Ini yang dikatakan Pak Menko Polhukam menggunakan prinsip keadilan," ujar Sugihardjo.

Dia yakin masa transisi itu akan dimanfaatkan dengan baik oleh Taksi Uber dan GrabCar untuk mendapatkan izin angkutan umum sehingga keberadaannya menjadi legal.

"Contoh saya punya mobil pribadi. Mobil cuma untuk antar-bos pagi dan jemput malam. Nah, sisanya dia kerja samakan dengan Uber atau Grab. Ya, yang seperti itulah kami berikan kesempatan," ujar Sugihardjo.

(Baca: Di Depan Kemenhub, Uber dan Grab Siap Ikuti Aturan, Organda Minta Maaf)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Masih Siapkan Aturan Teknis soal Ganti Rugi Pemusnahan Ternak Terjangkit PMK

Pemerintah Masih Siapkan Aturan Teknis soal Ganti Rugi Pemusnahan Ternak Terjangkit PMK

Nasional
Mendag Zulkifli Hasan Sebut Harga Minyak Goreng Sudah Rp 14.000 Per Liter

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Harga Minyak Goreng Sudah Rp 14.000 Per Liter

Nasional
Klaim Sudah Punya Pengurus di 34 Provinsi, Partai Mahasiswa Akan Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Klaim Sudah Punya Pengurus di 34 Provinsi, Partai Mahasiswa Akan Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Sandiaga Uno: Saya Diberi Tugas Pak Prabowo Fokus Tugas Kementerian

Sandiaga Uno: Saya Diberi Tugas Pak Prabowo Fokus Tugas Kementerian

Nasional
Eks Dubes RI untuk Rusia Sebut Kunjungan Jokowi Upaya Perdamaian Dunia

Eks Dubes RI untuk Rusia Sebut Kunjungan Jokowi Upaya Perdamaian Dunia

Nasional
Vaksin Cansino Haram, Bio Farma: Belum Ada Kerja Sama Pengadaan

Vaksin Cansino Haram, Bio Farma: Belum Ada Kerja Sama Pengadaan

Nasional
Puan Maharani Sebut Ditugasi Megawati untuk Keliling Indonesia

Puan Maharani Sebut Ditugasi Megawati untuk Keliling Indonesia

Nasional
Airlangga: 95 Persen Penambahan Kasus Harian Covid-19 dari Jawa-Bali

Airlangga: 95 Persen Penambahan Kasus Harian Covid-19 dari Jawa-Bali

Nasional
Imbau Masyarakat Vaksinasi Booster, Menkes: Mending Disuntik daripada Dicolok

Imbau Masyarakat Vaksinasi Booster, Menkes: Mending Disuntik daripada Dicolok

Nasional
Kemenparekraf: Jumlah Penonton Bioskop Sudah Pulih, Hampir Seperti Sebelum Pandemi Covid-19

Kemenparekraf: Jumlah Penonton Bioskop Sudah Pulih, Hampir Seperti Sebelum Pandemi Covid-19

Nasional
Strategi Deklarasi Capres 'Last Minute' PDI-P ala Megawati...

Strategi Deklarasi Capres "Last Minute" PDI-P ala Megawati...

Nasional
Bareskrim Sita Barang Mewah Milik Istri Doni Salmanan, Ada Tas Hermes hingga Baju Dior

Bareskrim Sita Barang Mewah Milik Istri Doni Salmanan, Ada Tas Hermes hingga Baju Dior

Nasional
Jokowi: Protokol Kesehatan Perlu Digaungkan Kembali

Jokowi: Protokol Kesehatan Perlu Digaungkan Kembali

Nasional
Menkes Sebut 100 Persen Kasus Covid-19 di Jakarta adalah Subvarian BA.4 dan BA.5

Menkes Sebut 100 Persen Kasus Covid-19 di Jakarta adalah Subvarian BA.4 dan BA.5

Nasional
Beda Suara Menkes dan Wapres soal Aturan Masker di Luar Ruang

Beda Suara Menkes dan Wapres soal Aturan Masker di Luar Ruang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.