Kompas.com - 23/03/2016, 15:27 WIB
Anggota Fraksi PDI-P Nazaruddin Kiemas, Diah Pitaloka, Adian Napitupulu dan
Sadar Restuwati (kiri ke kanan) menggelar jumpa pers menanggapi polemik
taksi online, Rabu (23/3/2016).
IhsanuddinAnggota Fraksi PDI-P Nazaruddin Kiemas, Diah Pitaloka, Adian Napitupulu dan Sadar Restuwati (kiri ke kanan) menggelar jumpa pers menanggapi polemik taksi online, Rabu (23/3/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI-P mempertanyakan kinerja Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengenai kekisruhan transportasi berbasis aplikasi online versus transportasi konvensional.

PDI-P mempertanyakan sikap Jonan yang enggan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Hal tersebut disampaikan sejumlah anggota DPR dari PDI-P dalam jumpa pers di Ruang Fraksi PDI-P, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

"Pernyataan Jonan bahwa UU LLAJ tak perlu direvisi, saya kira terlalu prematur. Melihat perkembangan UU tersebut, sudah tak lagi sesuai perkembangan zaman, maka harusnya segera direvisi," kata anggota Komisi V DPR, Sadar Restuwati.

Sadar menjelaskan, saat UU LLAJ dirumuskan dan disahkan pada 2009 lalu, transportasi berbasis online, seperti Uber dan GrabCar, belum muncul.

Oleh karena itu, tak ada satu pasal pun dalam UU LLAJ yang mengatur keberadaan Uber dan GrabCar yang kini menjadi primadona masyarakat perkotaan.

Anggota Komisi VII DPR, Nazaruddin Kiemas, menambahkan, kejadian demo besar-besaran yang berujung aksi ricuh dari sopir taksi konvensional, Selasa (22/3/2016), menekankan bahwa UU LLAJ sudah tertinggal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika Jonan enggan merevisi UU tersebut, menurut dia, pola pikir Jonan juga tertinggal dan antikemajuan teknologi.

"Cara berpikir Menteri Perhubungan ini aneh," kata dia.

Anggota Komisi VII DPR, Adian Napitupulu, menilai, Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kinerja Jonan.

Ia mengatakan, pernyataan Jonan yang enggan merevisi UU LLAJ menunjukkan perbedaan pandangan di kabinet.

Sebab, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sudah menyatakan bahwa ada peluang untuk merevisi UU LLAJ.

"Kan Presiden bilang jangan buat kegaduhan, tetapi Jonan mungkin punya gen berbeda. Ini harus dievaluasi. Masih banyak putra bangsa kita yang lain yang bisa menggantikan dia," kata Adian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.