Kompas.com - 23/03/2016, 12:21 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Sentul Bogor, Jawa Barat.

Menurut Nazaruddin, lahan bekas proyek Wisma Atlet tersebut merupakan aset negara yang perlu dimanfaatkan.

"Kalau soal aset biru, aset negara, jangan sampai disia-siakan. Lebih bagus dimanfaatkan, cuma dengan aturannya, supaya aset tidak sia-sia. Saya rasa itulah yang terbaik jika mau dibangun kembali," ujar Nazaruddin saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

TRIBUNNEWS/HERUDIN Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, saat menunggu sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, dengan agenda jawaban penuntut umum atas eksepsi Nazaruddin, Rabu (14/12/2011).
Menurut Nazaruddin, pada prinsipnya siapa pun yang memerintah, harus melanjutkan program pembangunan yang telah banyak menggunakan keuangan negara. (baca: SBY Senang jika Jokowi Lanjutkan Proyek Hambalang)

Terlebih lagi, proyek Hambalang sejak awal digunakan untuk memajukan dunia olahraga Indonesia.

"Itu kan uang rakyat, harus dimanfaatkan," kata Nazaruddin.

Nazaruddin merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Hambalang. Hingga saat ini, proyek pembangunan di lokasi tersebut dihentikan. (baca: Nasib Proyek Hambalang Diputuskan dalam Sebulan)

Proyek Hambalang menjadi sorotan setelah Presiden Jokowi meninjau proyek peninggalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Presiden memerintahkan tiga hal setelah melakukan kunjungan itu. Jokowi menekankan, pemerintah ingin menyelamatkan proyek Hambalang yang terhenti pembangunannya karena merupakan aset negara.

Ada tahap-tahap yang akan dilakukan demi upaya penyelamatan aset itu. (baca: Jokowi Perintahkan BPKP Audit Proyek Wisma Atlet Hambalang)

Pertama, Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.

"Kedua, Presiden akan meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang itu sendiri," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Istana, Senin (21/3/2016).

Ketiga, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dari sisi hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.