JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dinilai lambat mencari solusi dalam menghadapi polemik munculnya transportasi berbasis aplikasi, seperti Uber dan Grab Car.
Demonstrasi yang dilakukan sopir taksi konvensional untuk memprotes keberadaan Uber dan Grab Car sudah dilakukan sejak Senin (14/3/2016) lalu dan berlanjut pada Selasa (22/3/2016) kemarin, dengan sejumlah aksi anarkistis di sejumlah titik.
Namun, saat ini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan atau kebijakan untuk mengatasi masalah ini.
Menurut dia, kondisi ini sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari.
"Negara harus segera hadir menghindari gelombang anarkisme yang lebih besar," ujar politisi Partai Hanura ini.
Dia menilai, langkah pemerintah memang lambat. Namun, hal tersebut bukan alasan untuk berbuat aksi anarkistis.
"Demontrasi dalam rangka menyampaikan aspirasi adalah wajar dan sah-sah saja selama tidak mengganggu dan merusak fasilitas umum, apalagi sampai merugikan orang lain," kata dia.
"Sekarang ini kami belum tahu," ujar Luhut di kantornya, Selasa (22/3/2016).
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara baru akan bertemu pada hari ini untuk membicarakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.