Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/03/2016, 09:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan dan aksi Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menarik perhatian publik dalam sepekan terakhir.

Kunjungan mendadak yang dilakukan Jokowi di proyek Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak, dianggap sebagai balasan atas kritikan SBY yang dilontarkan saat ia melakukan "Tour de Java".

Pengajar Sosiologi Universitas Padjajaran Yusar Muljadji menilai, fenomena komunikasi seperti ini mungkin hanya terjadi di Indonesia.

Menurut dia, saling sindir antara SBY dan Jokowi, tak akan ditemukan di negara demokrasi seperti Amerika Serikat.

Ia mengatakan, kebijakan yang dilakukan Presiden AS Barack Obama tak pernah mendapatkan sindiran dari presiden sebelumnya, George Walker Bush.

"Artinya, Bush Jr tidak ingin mengganggu sistem yang dibangun oleh Presiden Obama," kata Yusar, saat dihubungi, Rabu (23/3/3016).

Kebalikannya, yang terjadi di Indonesia, menurut dia, SBY telihat terganggu saat sistem yang dibangunnya dirombak oleh Jokowi. 

Langkah yang dilakukan Jokowi dianggap sebagai pemicu hingga SBY merasa terganggu dan kemudian melontarkan sindiran atas distem yang dibangun Jokowi.

Usil

Akan tetapi, menurut Yusar, apa yang dilakukan SBY mendapatkan respons negatif dari publik, terutama kalangan netizen.

Sejumlah meme bertebaran di media sosial. 

Yusar berpendapat, baik SBY maupun Jokowi harus kembali pada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat.

"Seperti yang dicontohkan oleh Bush Jr terhadap Obama. Pak SBY tak perlu menyindir Presiden Jokowi mengingat kedudukannya yang bukan lagi sebagai presiden," ujar Yusar.

SBY, lanjut Yusar, harus memberikan kepercayaan bahwa sistem yang dibangun rezim saat ini untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, Yusar menyarankan agar SBY fokus bekerja dan tak terlalu banyak merespons hal-hal yang tak perlu.

"Keep quiet dan bekerja," kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com