Kompas.com - 22/03/2016, 12:56 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani menilai, terulangnya polemik angkutan berbasis aplikasi tidak terlepas dari kurang tegasnya pemerintah dalam membuat regulasi.

Hal ini, menurut dia, membuat angkutan umum berbasis aplikasi mencoba mencari celah agar usaha mereka dapat "dilegalkan".

"Persoalan angkutan umum berbasis aplikasi ini adalah persoalan sederhana dan sama sekali tidak rumit. Kunci dari masalah ini adalah keberanian dan ketegasan dari pemerintah," kata Miryam, saat dihubungi, Selasa (22/3/2016).

Anggota Fraksi Hanura itu, mengatakan, ketika polemik ojek berbasis aplikasi terjadi, demo serupa juga dilakukan oleh tukang ojek.

Mereka menuntut agar pemerintah menutup layanan ojek aplikasi seperti Go-Jek dan Grab Bike.

Kementerian Perhubungan sempat akan menutup izin usaha itu. Namun, Presiden Joko Widodo justru mendukung keberadaan ojek aplikasi tersebut karena dianggap menumbuhkan industri kecil.

"Pemerintah dalam hitungan jam mampu menarik kembali kebijakannya akibat adanya penolakan keras dari masyarakat melalui sosial media terkait penolakan pemblokiran ojek berbasis aplikasi. Celah itu yang saya kira hari ini sedang coba dijalankan oleh angkutan umum berbasis aplikasi sehingga wajar jika kemudian angkutan umum konvensional melakukan demontrasi," kata dia.

Kompas TV Krishna Murti Turun ke Jalan, Minta Sopir Taksi Tertib
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI-Perancis Sepakat Produksi Bersama 13 Unit Radar GCI ‘Sang Mata Pertahanan’

RI-Perancis Sepakat Produksi Bersama 13 Unit Radar GCI ‘Sang Mata Pertahanan’

Nasional
KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

Nasional
Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Nasional
Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Nasional
Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Nasional
Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Nasional
Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Nasional
Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Nasional
Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Nasional
Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Nasional
Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Nasional
KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

Nasional
Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.