KPK Ingatkan Pemerintah Hitung Risiko sebelum Teruskan Proyek Hambalang

Kompas.com - 22/03/2016, 08:54 WIB
Presiden Joko Widodo saat meninjau Wisma Atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).
Foto: RUSMAN (Biro Pers-Setpres)Presiden Joko Widodo saat meninjau Wisma Atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, tanah dan bangunan bekas proyek Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, bukan barang bukti sitaan.

KPK tidak mempersoalkan jika pemerintah berencana melanjutkan proyek tersebut.

Meski demikian, Pimpinan KPK mengingatkan pemerintah agar berhati-hati sebelum memutuskan untuk melanjutkannya.

Hal tersebut diingatkan agar negara tidak lagi mengalami kerugian.

"Bila pembangunan akan dilanjutkan, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu kajian risiko secara menyeluruh," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, melalui pesan singkat, Senin (21/3/2016).

Contohnya, kata Basaria, pemerintah dapat mengecek dan mempertimbangkan kondisi lahan di lokasi pembangunan.

Pemerintah dapat melakukan kajian dengan melibatkan ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tentang bidang struktur dan dan bidang geoteknik.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga berpendapat sama. Menurut Saut, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum melanjutkan proyek pembangunan.

Pasalnya, proyek yang terhenti sebelumnya telah mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 463 miliar.

"Di masa lalu, kita tidak punya rasa antikorupsi. Uang sebanyak itu hilang kan namanya sistimatis," kata Saut.

Dalam kunjungan ke Proyek Wisma Atlet di Hambalang, Jumat (18/3/2016) pekan lalu, Presiden Joko Widodo menekankan, pemerintah ingin menyelamatkan proyek Hambalang yang terhenti pembangunannya karena merupakan aset negara.

Pertama, Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.

Presiden juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang.

Ketiga, Presiden akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dari sisi hukum.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Nasional
Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Nasional
Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Nasional
Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Nasional
PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.