Politisi PDI-P: Deindustrialisasi 10 Tahun Terakhir Harus Diakhiri

Kompas.com - 21/03/2016, 13:54 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di proyek Medan-Kualanamu, Sumatera Utara, Rabu (2/3/2016). Arimbi RamadhianiPresiden Joko Widodo (Jokowi) di proyek Medan-Kualanamu, Sumatera Utara, Rabu (2/3/2016).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Eva Sundari, menekankan, pembangunan infrastruktur merupakan janji Nawacita yang harus dipenuhi pemerintahan Joko Widodo.

Menurut dia, miskinnya infrastruktur menjadi akar persoalan mengapa Indonesia kurang kompetitif sebagai negara tujuan investor.

"Deindustrialisasi dalam sepuluh tahun terakhir harus diakhiri agar RI bukan semata menjadi pasar barang dan pengimpor barang. Rusak nih, mental bangsa karena menjadi negara konsumen, enggak inovatif, enggak kreatif, dan jadi bangsa instan," kata Eva dalam pesan singkatnya, Senin (21/3/2016).

Eva menanggapi kritik yang disampaikan Partai Demokrat terkait pembangunan infrastruktur selama era pemerintahan Jokowi. (Baca: PDI-P: Jokowi Kebut Ketertinggalan Era SBY)


Idealnya, Eva mengatakan, pembangunan infrastruktur dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi tinggi.

Hal itu terjadi seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu mencapai 7 persen. Dengan demikian, pemerintahan saat ini tinggal lepas landas. (Baca: Demokrat Kritik Besarnya Anggaran Infrastruktur, Ini Jawaban Istana)

"Saat ini, Jokowi terpaksa ngejar-ngejar (efek) ketertinggalan tersebut agar kita jadi produsen dan bisa mewariskan modalities ke pemimpin-pemimpin berikutnya," ujarnya.

Ia menambahkan, APBN telah mengatur alokasi belanja negara untuk tiap-tiap pos, seperti anggaran kesehatan 20 persen, kesehatan 5 persen, dan anggaran PNS sebesar 60 persen.

"Jadi, pembiayaan infrastruktur kita mengandalkan FDI (foreign direct investment), pinjaman, pasar modal, dan lain-lain," kata dia.

Partai Demokrat kembali melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap berlebihan.

Sikap itu tertuang dalam pandangan resmi Demokrat dalam menyikapi isu nasional terkini. (Baca: Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur)

"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan seusai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat. (Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Walau demikian, perlu dipastikan dengan saksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN, dan swasta," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X