Kompas.com - 21/03/2016, 13:06 WIB
Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP. Fabian Januarius KuwadoStaf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP menekankan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek pusat olahraga Hambalang yang mangkrak bukan untuk membalas kritik Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakan Johan dalam menanggapi sejumlah pihak yang menilai bahwa Jokowi ingin membalas kritik SBY dengan menyindir proyek Hambalang yang tak tuntas pada era pemerintahannya.

"Jangan dikait-kaitkan apa yang dilakukan Presiden ke Hambalang sebagai bagian dari mengomentari kritik SBY. Sama sekali tidak ada tujuan itu," ujar Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3/2016).

Johan mengatakan, kunjungan Jokowi ke Hambalang sudah direncanakan jauh hari dan tidak mendadak.

Presiden meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan laporan soal nasib proyek itu sebelum meninjau langsung.

Selain itu, melihat nasib proyek Hambalang merupakan bagian dari fokus Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

"Beberapa waktu lalu kan juga tidak hanya mengunjungi bangunan di Hambalang, tetapi juga jalan tol dan lain-lain. Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Pak SBY," lanjut Johan.

Soal kritik SBY terhadap pemerintah, menurut Johan, hal itu pun tidak ada yang perlu dipersoalkan.

"Hak siapa pun memberi masukan kepada Presiden. Masukan itu akan dilihat apakah akan bisa ditindaklanjuti atau tidak. Jadi, sah-sah saja memberikan masukan, apalagi dari sebuah partai besar bernama Demokrat," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden mengunjungi wisma atlet di Hambalang yang mangkrak, Jumat (18/3/2016).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Nasional
Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakkan Roket RD-702 MOD4

Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakkan Roket RD-702 MOD4

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Nasional
Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Nasional
Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.