PDI-P: Jokowi Kebut Ketertinggalan Era SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo saat ini menggunakan APBN untuk pembangunan infrastruktur.

Dia menilai, Jokowi hanya berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan yang diwariskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal tersebut disampaikan Andreas menanggapi kritik dari Partai Demokrat mengenai pembangunan infrastruktur di era Jokowi-Jusuf Kalla.

"Pak Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mengebut ketertinggalan di era sebelumnya," kata Andreas saat dihubungi, Jumat (21/3/2016).

Andreas mengatakan, sejak era reformasi, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tidak memiliki kesempatan yang panjang untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Namun, di era pemerintahan SBY yang berlangsung selama sepuluh tahun, dia menilai ada kesempatan untuk mengebut pembangunan itu. (baca: Sekjen PDI-P: Kedatangan Jokowi ke Hambalang Tidak untuk Serang SBY)

"Harusnya di era SBY itu dilakukan, tapi tidak terjadi," ujar Andreas.

Andreas menilai, wajar jika kini Jokowi berniat melanjutkan proyek wisma atlet Hambalang yang menjadi lahan korupsi di era SBY. Ia tidak melihat hal tersebut sebagai sindiran kepada SBY.

Sebab, banyak juga contoh lain dimana Jokowi sudah menyelesaikan pembangunan yang mandek di era sebelumnya. (baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

Ia mencontohkan pembangunan Waduk Jatigede dan pembangunan Tol Cipali.

"Bukan hanya Hambalang, tapi semua infrastruktur yang mandek diselesaikan," ujar Andreas. (Baca: SBY Vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Partai Demokrat kembali melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap berlebihan.

Sikap itu tertuang dalam pandangan resmi Demokrat dalam menyikapi isu nasional terkini. (baca: Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur)

"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat.  (Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta," terangnya.