PDI-P: Jokowi Kebut Ketertinggalan Era SBY

Kompas.com - 21/03/2016, 09:40 WIB
Presiden keenam SBY dan Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam Abror/presidenri.go.idPresiden keenam SBY dan Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo saat ini menggunakan APBN untuk pembangunan infrastruktur.

Dia menilai, Jokowi hanya berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan yang diwariskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal tersebut disampaikan Andreas menanggapi kritik dari Partai Demokrat mengenai pembangunan infrastruktur di era Jokowi-Jusuf Kalla.

"Pak Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mengebut ketertinggalan di era sebelumnya," kata Andreas saat dihubungi, Jumat (21/3/2016).

Andreas mengatakan, sejak era reformasi, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tidak memiliki kesempatan yang panjang untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Namun, di era pemerintahan SBY yang berlangsung selama sepuluh tahun, dia menilai ada kesempatan untuk mengebut pembangunan itu. (baca: Sekjen PDI-P: Kedatangan Jokowi ke Hambalang Tidak untuk Serang SBY)

"Harusnya di era SBY itu dilakukan, tapi tidak terjadi," ujar Andreas.

Andreas menilai, wajar jika kini Jokowi berniat melanjutkan proyek wisma atlet Hambalang yang menjadi lahan korupsi di era SBY. Ia tidak melihat hal tersebut sebagai sindiran kepada SBY.

Sebab, banyak juga contoh lain dimana Jokowi sudah menyelesaikan pembangunan yang mandek di era sebelumnya. (baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

Ia mencontohkan pembangunan Waduk Jatigede dan pembangunan Tol Cipali.

"Bukan hanya Hambalang, tapi semua infrastruktur yang mandek diselesaikan," ujar Andreas. (Baca: SBY Vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Partai Demokrat kembali melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap berlebihan.

Sikap itu tertuang dalam pandangan resmi Demokrat dalam menyikapi isu nasional terkini. (baca: Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur)

"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat.  (Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta," terangnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Lihat Ekonomi Masyarakat di Pandeglang Mulai Membaik

Sandiaga Lihat Ekonomi Masyarakat di Pandeglang Mulai Membaik

Nasional
Survei KPAI: 43 Persen Siswa Keluhkan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring

Survei KPAI: 43 Persen Siswa Keluhkan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring

Nasional
Polri Tahan Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

Polri Tahan Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

Nasional
Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa Hari Ini, Prabowo Akan Ditetapkan Jadi Ketua Umum Lagi

Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa Hari Ini, Prabowo Akan Ditetapkan Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

Nasional
Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nasional
Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Nasional
Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X