Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur

Kompas.com - 20/03/2016, 20:27 WIB
Achmad Faizal

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com - Partai Demokrat kembali melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap berlebihan.

Sikap itu tertuang dalam pandangan resmi Demokrat dalam menyikapi isu nasional terkini.

"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat.

"Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta," terangnya.

Atas kebijakan pembangunan infrastruktur itu, menurut Demokrat, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik oleh semua pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berhasil.

"Kegaduhan kontroversi pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung, bisa dijadikan contoh untuk diambil hikmahnya," pungkas Hinca.

Kritik SBY 

Abror/presidenri.go.id Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. (foto: abror/presidenri.go.id)
Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat menanggapi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu.

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak  dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk  dikerjakan di tahun mendatang.

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujar dia.

Foto: RUSMAN (Biro Pers-Setpres) Presiden Joko Widodo saat meninjau Wisma Atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).
Tak lama dari pernyataan itu, Jokowi meninjau proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang mangkrak. (Baca: SBY Vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Proyek itu dimulai saat pemerintahan SBY, yang terhenti setelah salah satu bangunannya yang ambles.

Belakangan, terungkap adanya korupsi dan diusut oleh KPK. Pembangunannya pun dihentikan hingga saat ini.

Jokowi mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. (baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

Langkah Jokowi itu kemudian dianggap sebagai respons Jokowi atas pernyataan SBY soal pembangunan infrastruktur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com