Sekjen PDI-P: Kedatangan Jokowi ke Hambalang Tidak untuk Serang SBY

Kompas.com - 20/03/2016, 18:07 WIB
Presiden RI Joko Widodo meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016). KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAHPresiden RI Joko Widodo meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, kehadiran Presiden Joko Widodo ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat, bukan untuk membalas kritikan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jadi dengan kedatangan Pak Jokowi (ke Hambalang) tidak untuk serang menyerang," kata Hasto saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Ranting PDI-P se-Jakarta Barat di GOR Grogol, Jakarta Barat, Minggu (20/3/2016).

Hasto berpendapat, sudah sewajarnya Jokowi sebagai Presiden turut bertanggung jawab terhadap permasalahan masa lalu yang belum selesai hingga saat ini. (Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Jokowi datang untuk politik santun dan datang untuk menyatakan apapun masalah saat itu harus kita selesaikan sebagai tanggung jawab pemimpin saat ini," ujar Hasto.

Hasto mengingatkan, sebelumnya SBY pernah mengatakan, sebaiknya antara Presiden dengan pemimpin sebelumnya tidak saling menjatuhkan. (baca: "Blusukan" Jokowi ke Hambalang adalah Sindiran Keras bagi SBY)

"Apa yang disampaikan Pak SBY ya, dalam membangun demokrasi baiknya antara presiden, apa lagi dengan presiden yang tidak lagi menjabat, tidak saling melontarkan hal-hal yang tidak perlu. Ya, sebaiknya hal yang disampaikan itu hal-hal untuk membangun bangsa dan negara," kata Hasto.

Jokowi sebelumnya meninjau proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang mangkrak. Proyek itu dimulai saat pemerintahan SBY, yang terhenti setelah salah satu bangunannya yang ambles.

Belakangan, terungkap adanya korupsi dan diusut oleh KPK. Pembangunannya pun dihentikan hingga saat ini.

Jokowi mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. (baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

Langkah Jokowi itu kemudian dianggap sebagai respons Jokowi atas pernyataan SBY soal pemerintahan sekarang. (Baca: SBY Vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X